Minggu, 22 Agustus 2010 12:31 WIB News Share :

237 Tokoh siapkan petisi minta tanggung jawab Kapolri

Jakarta–Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sudah sampai ke ubun-ubun. Dari kasus Gayus, rekening gendut sampai rekaman Ade-Ari yang ternyata tidak ada, semua menunjukkan kegagalan polisi. Masyarakat pun meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri bertanggung jawab.

“Kita akan mengajukan petisi untuk meminta pertanggungjawaban Kapolri, karena mundur saja tidak cukup,” kata peneliti ICW Febridiansyah, saat dihubungi, Minggu (22/8).

Menurut Febri, gerakan petisi ini lahir karena masyarakat menilai ada masalah akut di tubuh kepolisian. Publik sudah muak dengan praktik mafia hukum dan sejumlah kasus mulai dari Gayus sampai rekaman Ade-Ari yang ternyata tidak ada.

“Kita ajak sebanyak mungkin orang untuk mendesak pertanggungjawaban Polri,” lanjut Febri.

Febri mengatakan petisi ini melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang. Mereka mulai dari ativis LSM, cendekiawan, politisi dan lain-lain. Mereka menuntut perbaikan kinerja dan perombakan di tubuh Polri.

“Sejauh ini sudah ada 237 tokoh yang daftar dan terus bertambah,” jelas dia.

Febri menambahkan, gerakan petisi ini bukanlah elitis dan justru akan meminta banyak partisipasi masyarakat. Bahkan rencananya akan dibuka petisi online sehingga masyarakat umum bisa lebih mudah bergabung.

“Gerakan petisi ini juga sudah ada di Yogya, Semarang, Padang, Jakarta. Jadi Presiden jangan main-main, sudah banyak kegagalan di penegak hukum,” tutupnya.

dtc/ tiw

lowongan kerja
lowongan kerja PT. Tirtakencana tatawarna, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Ramadan di Bumi Pancasila

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/6/2017). Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah zainalanwar@gmail.com Solopos.com, SOLO–Di bawah ideologi Pancasila, menjalani puasa Ramadan di Indonesia menyajikan kemewahan luar…