Solo (Espos)--Sejak beberapa bulan terakhir ini, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kota Solo tak lagi dilibatkan dalam melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL).
SBSI menuding survey penentuan KHL Kota Solo tak transparan. “Hingga saat ini, berapa KHL Kota Solo kami tak tahu dan tak dikasih tahu. Padahal, itu kan mustinya diketahui oleh siapa saja,” tegas Ketua SBSI 1992, Suharno kepada Espos, Jumat (20/8).
Tudingan tersebut dinilai Suharno bukan tanpa alasan. Menurutnya, setiap menjelang rapat Dewan Pengupahan untuk bahan awal penentuan upah minimum kota (UMK), maka ketidaktransparan kerap terjadi tak terkecuali pada tahun ini.
Sehingga, imbuhnya, ketidaktransparan nilai KHL Kota Solo tersebut sangat patut dipertanyakan motif di belakangnya.
“Kalau memang tak ada kepentingan, mestinya tak perlu ditutup-tutupi. Biar masyarakat semua tahu,” terangnya.
asa