SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
“Hingga saat ini, berapa KHL Kota Solo kami tak tahu dan tak dikasih tahu. Padahal, itu kan mustinya diketahui oleh siapa saja,” tegas Ketua SBSI 1992, Suharno kepada Espos, Jumat (20/8).
Tudingan tersebut dinilai Suharno bukan tanpa alasan. Menurutnya, setiap menjelang rapat Dewan Pengupahan untuk bahan awal penentuan upah minimum kota (UMK), maka ketidaktransparan kerap terjadi tak terkecuali pada tahun ini. Sehingga, imbuhnya, ketidaktransparan nilai KHL Kota Solo tersebut sangat patut dipertanyakan motif di belakangnya.
“Kalau memang tak ada kepentingan, mestinya tak perlu ditutup-tutupi. Biar masyarakat semua tahu,” terangnya.
Mengaca pada penentuan KHL tahun 2009 lalu, terang Harno, kebuntuan keputusan sebagai akibat tak adanya transparansi bukanlah hal yang mustahil. Sehingga, pihaknya sangat menyayangkan jika hal tersebut kembali terulang lagi kali ini. “Tahun lalu kami memang menolak mentah-mentah hasil KHL. Nah, kami curiga lantaran hal itulah kami tak lagi dilibatkan,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Solo, Singgih Yudoko menjelaskan, semua hasil KHL pasti akan dibeberkan kelak jika telah dibahas oleh Dewan Pengupahan. Hal itu dilakukan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan lantaran belum adanya pembahasan oleh Dewan Pengupahan.
“Saat ini kan baru data hasil survey. Nanti kalau sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan, pasti akan diberitahukan kepada semuanya,” paparnya.
asa