SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta — Pengamat politik Yudi Latif merasa curiga dengan pemberian garasi kepada mantan bupati Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur, Syaukani Hasan Rais. Kalau hanya alasan sakit, sebenarnya Syaukani bisa dijadikan tahanan kota.
“Ada pertanyaan besar dibalik dia dibebaskan. Saya curiga ada alasan lain. Kan dia bisa jadi tahanan kota rumah sakit, tidak usah dibebaskan dari penjara,” kata Yudi di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Jumat (20/8).
Direktur eksekutif Forum Institut Paramadina ini mengatakan, jika alasan kemanusian digunakan untuk melepaskan para tahanan koruptor, justru tidak akan membuat efek jera.
“Malah akan jadi preseden. Kan kalau sakit bisa dirawat di rumah sakit, dengan biaya keluarganya sendiri,” ujar dia.
Menurut Yudi, kasus korupsi di belahan dunia mana pun adalah salah satu bentuk krimininal agung. Dan untuk Indonesia sendiri, penerapan hukuman kepada para koruptor belum optimal sama sekali.
“Saya kira di kita bukan hanya hukuman saja yang belum optimal, tapi mereka yang sudah dihukum korupsi ringan pun tetap mendapatkan remisi yang besar hingga bebas,” keluh pria berkacamata ini.
Pemberian remisi ini, lanjutnya semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melawan korupsi. Apalagi orang yang melakukan korupsi itu berasal dari kalangan pejabata negara yang harusnya di berikan hukuman lebih berat.
“Pernyataan ini berlawanan dengan pemberantasan korupsi, apalagi otoritas terkait justru melakukan pelanggaran hukumd. Sebaiknya mereka yang punya otoritas itu hukumannya harus lebih berat,” tutupnya.
dtc/tya