Jumat, 20 Agustus 2010 08:55 WIB Ekonomi Share :

Menkeu
OJK cegah terulangnya kasus Century

Jakarta–Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengajak seluruh pelaku industri perbankan mendukung pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menkeu menekankan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pengawasan sudah seharusnya dicabut dengan mendapat dukungan dari perbankan.

“Kita harus menjaga supaya perbankan bisa terus sehat, sustain, tidak bubble dan bodong. Belajar dari krisis kemarin yakni bagaimana membangun pengawasan yang independen dan terpisah dari Bank Indonesia,” ujar Agus.

Agus menyampaikan hal tersebut di depan para anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dalam acara Buka Bersama IBI dan Perbanas di Hotel Four Seasons, Kuningan, Kamis Malam (19/8).

“Sewaktu krisis pengawasan bank tidak kuat di mana banyak bank-bank yang menunjukan indikator merah. Maka dari itu disepakatilah pembentukan OJK dalam undang-undang di mana kita harus taat azas. Taat azas dalam hal mendukung undang-undang agar pengawasan terpisah dari BI,” tambah Agus.

Agus menjelaskan, pada tahun 1998 Indonesia terkena krisis besar di mana sejumlah 248 bank yang berdiri berguguran menjadi sekarang hanya 121 bank. Dan menurut Agus, ongkos yang dikeluarkan pemerintah cukup mahal yakni mencapai Rp 600 triliun yang merupakan rekapitalisasi.

“Maka dari itu Juni 2010 kemarin kita kirimkan draf OJK kepada DPR. Dan untuk diketahui Presiden RI sendiri yang menandatangani draf tersebut,” papar Agus.

Jika Presiden saja sudah tandatangan, Agus menegaskan seluruh pihak termasuk para pelaku industri perbankan harus mendukungnya. Dan perlu diyakini, lanjut Agus, OJK dibentuk agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi.

“Terakhir, adalah kasus bank Century di mana kita semua harus bayar mahal. Beberapa orang dirugikan nantinya jika Century sekarang tidak mampu perform dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, dari pengalaman tersebut terbukti sebuah pengawasan bank harus dibenahi dengan cara single board system.

“Pengawasan satu atap di bawah OJK atau pengawasan yang independen,” ungkap Agus.

dtc/rif

LOWONGAN PEKERJAAN
SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…