SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Sikap pemerintah Indonesia menghadapi wilayah perbatasan dengan tegas, yaitu mengelola dengan sebaik-baiknya dan bersahabat baik dengan semua negara tetangga yang bersebelahan langsung.
Tapi jika ada yang mengganggu kedaulatan Indonesia harus dilawan.
“Sikap presiden terhadap perbatasan itu sudah cukup jelas, artinya kita bersahabat baik,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/8).
Hal tersebut dikatakan Julian menjawab pertanyaan mengenai kerap terjadinya insiden antara Indonesia dengan negara tetangga di wilayah perbatasan.
Hal tersebut dikatakan Julian menjawab pertanyaan mengenai kerap terjadinya insiden antara Indonesia dengan negara tetangga di wilayah perbatasan.
Saat ini Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.900 km dan berbatasan dengan 10 negara, baik wilayah darat maupun laut.
Presiden, menurut Julian, menghendaki semua negara tetangga menjadi teman yang baik.
Namun, untuk suatu perkara yang sifatnya menginjak-injak kedaulatan Indonesia hal itu tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dikompromikan.
“Untuk hal yang sifatnya kedaulatan itu sudah final. Tidak akan berkompromi, perintah Presiden SBY sudah jelas, dengan memberikan arahan dan instruksi untuk tetap pertahankan apapun bentuknya terkait dengan kedaulatan NKRI,” kata dia.
Sehingga apapun bentuk ancaman yang dapat merusak kedaulatan negara, semua langkah akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankannya.
“Apapun yang terkait dengan kedaulatan negara akan kita pertaruhkan dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya,” kata Julian.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin secara tegas juga menegaskan akan mengusir negara manapun yang menganggu kedaulatan Indonesia.
“Kita ingin kedaulatan kita utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kalau ada negara yang mengganggu kedaulatan harus diusir dan lawan,” kata Presiden saat memberikan amanat dalam silaturahmi dengan para teladan di Kompleks Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Rabu (18/8) kemarin.
Berdasarkan penelusuran, pada Januari hingga Agustus 2010, catatan Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Malaysia telah sembilan kali melakukan pelanggaran kedaulatan di Indonesia.
dtc/nad