SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Balaikota (Espos)–Tim Penanggulangan Banjir Pemkot Solo hingga Kamis (19/8), belum bisa menyerahkan data relokasi warga bantaran yang diminta DPRD. Padahal, penyerahan data itu sudah ditoleransi dari deadline yang diberikan oleh Dewan yaitu, Senin (16/8) lalu.
Sebagaimana diketahui, kalangan DPRD Kota Solo telah meminta Pemkot setempat untuk menunjukkan data program relokasi, menyusul temuan Dewan atas indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan relokasi warga bantaran serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program itu.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A & KB) yang juga menjadi Wakil Ketua Tim Penanggulangan Banjir, Widdi Srihanto mengakui hingga Kamis, pihaknya belum dapat menyerahkan data yang diminta kepada DPRD. Sebab pihaknya masih harus menunggu data laporan dari Kelompok Kerja (Pokja) di dua kelurahan.
“Kami belum bisa menyerahkan data hari ini karena datanya dari Pokja belum lengkap. Yang baru kami terima laporan dari Pokja Kelurahan Pucangsawit, Semanggi, Joyosuran dan Sangkrah. Masih kurang dua kelurahan lagi, yaitu Pokja Jebres dan Sewu,” ungkap Widdi ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis.
Widdi menjelaskan keterlambatan penyerahan data tersebut juga disebabkan ada revisi format laporan pertanggungjawaban yang baru. Sehingga, Pokja harus mengetik ulang laporan. “Saya juga sudah ngoyak-oyak agar besok bisa selesai sehingga bisa segera diserahkan kepada DPRD. Begitu selesai, hari Jumat (20/8) akan langsung kami serahkan ke DPRD,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) ketika dimintai tanggapan mengenai keterlambatan timnya dalam penyerahan data relokasi kepada DPRD, mengatakan dirinya meminta agar kalangan Legislatif lebih bersabar. Jokowi meyakini data-data yang diminta oleh kalangan DPRD ada. “Tidak perlu kuatir, sebab semua data ada,” tegasnya.
sry