Rabu, 18 Agustus 2010 19:40 WIB News Share :

Rieke
Pegawai kontrak & outsourcing harus dapat THR

Jakarta--Menjelang datangnya Idul Fitri, semua pekerja pasti menunggu Tunjangan Hari Raya (THR). Namun sayang, sebagian pekerja tidak mendapat THR karena status kontrak atau outsourcing.

Padahal idealnya THR bisa diberikan tanpa memandang status.

“Pekerja tetap maupun yang tidak tetap, kontrak, outsourcing, harian, lepas, dll, berhak atas THR keagamaan sesuai masa kerja, tanpa diskriminasi,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka dalam rilis, Rabu (18/8).

Rieke mendukung pernyataan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang meminta setiap perusahan membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Namun seringkali terjadi penyelewengan.

“Mendesak pemerintah khususnya presiden untuk membentuk satgas THR. Tugas satgas tersebut mengawasi, menangani, dan menyelesaikan masalah THR secara efektif,” ujar pemeran Oneng di serial komedi Bajaj Bajuri ini.

Rieke juga meminta agar Kemenakertrans tidak lepas tangan soal permasalahan THR. Pengusaha yang membandel harus diberikan sanksi dengan menggandeng kepolisian.

“Pelanggaran THR bisa dijerat dengan pasal pidana umum. Seperti kasus PT UD Terang Suara Surabaya, tahun 2009 yang ditangani oleh Polda Jawa Timur, menggunakan KUHP, pasal 374 tentang penggelapan,” tutupnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Perempuan Melawan Pelecehan Seksual

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (16/01/2018). Esai ini karya Evy Sofia, alumnus Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah evysofia2008@gmail.com.  Solopos.com, SOLO—Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another,…