Rabu, 18 Agustus 2010 22:33 WIB Solo Share :

Nasib 67 WPH di Pucangsawit belum jelas

Solo (Espos)–Nasib 67 warga penerima hibah (WPH) yang luput dari relokasi tahap I, di Kelurahan Pucangsawit, Jebres, hingga saat ini belum jelas.

Sebagian di antara mereka telah meninggalkan rumah lantaran sudah dibongkar. Namun karena relokasi belum berjalan, warga yang telah kehilangan tempat tinggal, hanya bisa mengontrak rumah. Sebagian yang lain masih bertahan di rumah-rumah mereka di bantaran Sungai Bengawan Solo.

Ketua Pokja Relokasi Pucangsawit, Tedjo Lelono, saat ditemui wartawan di kediamannya, Rabu (18/8), mengatakan WPH telah gerah menunggu kepastian relokasi. “Yang 67 WPH sudah kami ajukan ke Pemkot Solo, tapi diminta menunggu. Padahal mereka sudah resah karena terlalu lama menunggu,” ujarnya.

Dia mendesak Pemkot segera memerintahkan dimulainya relokasi gelombang II sehingga dapat dikerjakan sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Selain WPH, di Pucangsawit ada 37 penghuni lahan bersertifikat hak milik (HM), yang juga menunggu proses relokasi. Mengenai lahan tujuan relokasi sendiri ditentukan berdasar kesepakatan WPH dengan Subpokja relokasi.

Seperti seorang warga RT 2/RW VI Pucangsawit, Wiwik Purwanti, 28, yang mengaku bingung dengan agenda relokasi Pemkot. Apalagi sejauh ini belum ada penjelasan resmi dan detail dari pemerintah mengenai relokasi. Dia berharap mendapat biaya ganti yang layak atas bangunan dan tanah milik kakeknya, FX Wiyono. “Di sini ada tiga keluarga yang tinggal. Kami sudah tanya-tanya kepada seretaris RW, tapi belum ada penjelasan pasti. Kami merasa terkatung-katung,” ungkap dia.

kur

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…