SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kemiskinan telah terjadi secara terstruktur.
“Dewan berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah itu bersifat struktural, sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan program yang bersifat parsial,” kata Marzuki dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Oleh karena itu, DPR menilai bahwa perlu dicari solusi untuk mengurangi kemiskinan dan memahami akar masalah kemiskinan.
Oleh karena itu, DPR menilai bahwa perlu dicari solusi untuk mengurangi kemiskinan dan memahami akar masalah kemiskinan.
“Pemerintah juga perlu melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan struktural di sejumlah daerah,” kata Marzuki.
Program perlindungan rakyat miskin harus menjadi sasaran utama. Program itu tidak hanya untuk tahun 2011.
Marzuki menjelaskan, DPR menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan. Karena, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) populasi penduduk miskin pada akhir Maret 2010 lalu berjumlah sekitar 31,2 juta jiwa.
“Memang terdapat penurunan jumlah penduduk miskin dibanding tahun 2008 yang berjumlah 35 juta orang, namun jumlah itu masih cukup besar dan memerlukan perhatian kita semua,” tegas Marzuki.
Ia pun tak luput membeberkan data-data kemiskinan di sejumlah provinsi di Indonesia. Menurut data BPS Maret 2009, ujar Marzuki, kemiskinan di beberapa provinsi tergolong masih cukup besar.
Misalnya 37,5 persen di Papua, 35,7 persen di Papua Barat, 28,2 persen di Maluku, 25 persen di Gorontalo, 23,3 persen di NTT, 22,8 persen di NTB, 21,8 persen di NAD, 20,2 persen di Lampung, 19 persen di Sulawesi Tengah, 18,9 persen di Sulawesi Tenggara, dan 18,6 persen di Bengkulu.
Sementara itu, pada pidato tadi pagi, Presiden SBY telah menjanjikan bahwa kesejahteraan akan menjadi pilar utama pembangunan.
“Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Dalam rangka memperluas cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program prorakyat terus kita alirkan dengan jumlah yang lebih besar dan persebaran yang luas,” jamin SBY.
Kemiskinan struktural dalam terminologi ilmu ekonomi diartikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang membuat masyarakat miskin tidak atau sedikit sekali memiliki akses sumber saya ekonomi.
Berarti pernyataan Marzuki Alie dengan sendirinya mengkritik kebijakan pemerintah yang membuat rakyat menjadi miskin.
dtc/nad