Senin, 16 Agustus 2010 10:02 WIB News Share :

Demokrat
Pemerintah harus protes keras ke Malaysia

Jakarta— Partai Demokrat mendesak pemerintah Indonesia melayangkan nota protes keras kepada Malaysia. Protes keras ini terkait penahanan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Malaysia dinilai telah meremehkan Indonesia.

“Malaysia yang dalam banyak hal memang sering menunjukkan sikap yang kurang menghargai dan kurang menghormati Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8).

Menurut Anas, pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan nota protes. Bukan hanya sekadar nota protes, tapi nota protes keras. Demokrat menuntut harus ada upaya cepat agar tiga petugas Kementerian itu segera kembali ke Indonesia.

“Nota protes keras itu adalah jalan diplomatis yang sudah sangat serius,” tegas Anas.

Sehingga, Anas melanjutkan, nota protes keras itu bisa menjadi pelajaran bagi sesama Negeri Jiran yang baik dan hormat menghormati atas dasar kedaulatan masing-masing negara.

“Jangan sampai, Malaysia menilai karena Indonesia tidak suka ribut maka mereka meremehkan kedaulatan kita. Jadi, nota protes keras harus segera dilayangkan untuk menunjukkan harga diri kita sebagai bangsa yang merdeka. Tapi perang bukan pilihan,” kata dia.

Anas menilai, kehormatan republik lebih penting ditegakkan tanpa harus berperang. Dan yang harus diingat menurutnya bahwa hubungan bertetangga memang menghasilkan gesekan-gesekan.

“Kalau tetangga jauh gesekannya lebih jarang. tapi dengan tetangga dekat gesekannya lebih tinggi,” tegas Anas yang didampingi Ketua Fraksi Demokrat baru, Jafar Hafsah.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…