Minggu, 15 Agustus 2010 22:39 WIB Solo Share :

DPRD
Sekolah harus taati BOSP

Solo (Espos)–DPRD Solo meminta SD, SMP dan SMA negeri di Solo mematuhi Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tidak begitu saja melakukan pungutan kepada orangtua.

“Pungutan di SD yang mencapai Rp 3,5 juta itu hanya salah satu kasus saja. BOSP untuk SD, SMP dan SMA negeri sudah dirumuskan dan sudah mencakup semua kebutuhan operasional sekolah,” ungkap Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, perhitungan BOSP sudah sangat terperinci mulai dari biaya operasional sekolah seperti listrik, air, telepon hingga retribusi sampah. Sukasno mengatakan, dengan perhitungan berbagai biaya itu, maka biaya pendidikan untuk SD negeri Rp 42.497/bulan. Sedangkan untuk SMP negeri adalah Rp 95.005/bulan dan SMA negeri Rp 168.580/bulan. “Itu sudah diperhitungkan secara terperinci dan mendetail anggaran yang dikeluarkannya,” papar dia.

Dengan perhitungan itu, lanjut dia, maka biaya pendidikan untuk siswa SDN setiap tahun mencapai Rp 509.964, untuk SMPN adalah Rp 1.140.060/tahun dan SMAN mencapai Rp 2.022.960/tahun. Ketua DPRD mengatakan, perhitungan itu tidak mencakup sekolah yang sudah berstatus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) karena RSBI dan SBI sudah diatur tersendiri.

Sukasno menegaskan, dengan kalkulasi biaya sebesar itu, maka besarnya anggaran yang dikeluarkan bisa dipotong karena adanya bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat, BOS dari provinsi dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). “Untuk SD dan SMP negeri ada BOS dan BPMKS. Besarnya itu berapa dan dihitung dan dikurangi BOSP itu,” tegas politisi PDIP ini.

Dengan perhitungan semacam itu, kata Sukasno, biaya pendidikan di Solo bisa murah dan bagi beberapa siswa memungkinkan tidak perlu membayar SPP karena sudah dibiayai melalui BOS dan BPMKS. Dia menambahkan, tahun 2011 nanti, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) harus mampu mewujudkan pendidikan murah dan bermutu. DPRD akan mengawal program itu sebab, Perda Pendidikan yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu tinggal memasukkan ke dalam lembaran daerah.

dni

lowongan kerja
lowongan kerja NUPEST CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Meneguhkan Pancasila

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Sabtu (3/6/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah yang kini menjabat Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta Solopos.com, SOLO — Pancasila sedang dikaji kembali makna dan efektivitasnya sebagai dasar negara. Sebagai ideologi, hidup mati Pancasila sangat bergantung…