Sabtu, 14 Agustus 2010 22:14 WIB News Share :

Alih fungsi lahan pertanian capai 20 hektare

Bantul--Laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencapai rata-rata seluas 20 hektare per tahun, yang sebagian besar berada di wilayah yang berdekatan dengan daerah perkotaan.

“Alih fungsi lahan itu terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Sewon, Banguntapan, Kasihan dan Bantul,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut) Bantul Edy Suhariyanta di Bantul, Sabtu.

Menurut Edy, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul, alih fungsi lahan pertanian di Sewon mencapai lima persen per tahun yang mayoritas digunakan untuk perumahan dan gedung perkantoran.

“Jika alih fungsi lahan tidak diminimalkan, dikhawatirkan¬† berdampak pada penyempitan lahan pertanian yang digunakan bukan untuk keperluan pertanian,” katanya.

Edy mengatakan, selama ini produksi pangan cenderung berkurang akibat laju alih fungsi lahan sawah, dampak lebih lanjut dari alih fungsi lahan ke nonpertanian akan mengancam persediaan bahan pangan di wilayah Bantul.

Dia mengatakan, solusi dari rmasalah ini adalah melakukan sertifikasi lahan, terutama lahan pangan sehingga tidak boleh dialihfungsikan ke nonpertanian.

“Lahan pertanian yang disertifikasi paling tidak harus memenuhi persyaratan minimal selama lima tahun tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan bukan pertanian,” katanya.

Menurut dia, hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang mencapai 50.683 hektare merupakan kawasan budi daya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi dengan didukung irigasi teknis pada sebagian besar areal persawahan.

“Keberadaan lahan pertanian yang subur itu harus terus dipertahankan, setidaknya dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan meningkatkan produksi pangan di Bantul, sehingga menciptakan ketahanan pangan,” katanya.

Ant/nad

Lowongan Pekerjaan
Kepala Sekolah KB & TKIT Alhikam Delanggu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.¬† Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…