SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) lantaran tidak bisa memenuhi target pendapatan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No 910/14897/2010 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Sukoharjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009.
Surat yang ditandatangani Bibit Waluyo pada 12 Agustus 2010 tersebut dibahas dalam pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan eksekutif di ruang paripurna, Jumat (13/8). Mengacu kepada keputusan gubernur, disebut bahwa rasio kemandirian Kota Makmur hingga tahun lalu masih sangat rendah atau hanya 10,56%.
Hal itu didasarkan dari PAD yang sangat kecil yaitu hanya Rp 48 miliar di 2009 sementara pendapatan lain mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer itu adalah dana perimbangan dan pinjaman daerah senilai Rp 634 miliar.
Menilik kondisi itu, Gubernur meminta Sukoharjo tetap melakukan upaya peningkatan PAD. Tujuannya agar ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semakin rendah terhadap dana transfer dan selanjutnya di masa mendatang PAD bisa dijadikan sumber utama pendapatan.
Lebih lanjut mengenai upaya peningkatan PAD, Gubernur menyarankan tujuh SKPD lebih optimal dalam menghasilkan retribusi. Ketujuh SKPD yang disebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pertanian (Dispertan) dan terakhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Salah seorang anggota Banggar, Suryanto dalam rapat mengatakan, dari tahun ke tahun evaluasi gubernur selalu menyatakan keprihatinan mengenai PAD. “Apabila saya mencermati evaluasi gubernur dari tahun ke tahun, yang diprihatinkan pasti soal PAD. Selalu kita ini (Sukoharjo-red) dianggap terlalu bergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Khusus untuk tahun ini, Suryanto menambahkan, evaluasi gubernur menunjukkan peningkatan. “Sekarang ini sudah tidak ada kata prihatin. Baguslah. Namun Gubernur tetap menghendaki upaya meningkatkan PAD dilaksanakan sehingga ketergantungan Sukoharjo kepada pemerintah pusat bisa berkurang,” ujarnya.
Anggota Banggar lain, Sri Joko mengingatkan agar SKPD dalam mengelola anggaran lebih baik dan terencana. “Selain PAD, saya berharap kegiatan belanja juga diperhatikan. Artinya, SKPD dalam menggunakan anggaran juga lebih terencana. Janganlah terlalu banyak dana yang digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) yang sifatnya pemborosan sementara pendapatan yang masuk minim,” ujarnya.
aps