sby-luar-1
Jumat, 13 Agustus 2010 17:58 WIB News Share :

IPW duga SBY tak setuju mutasi Polri

Jakarta–Tidak ada yang bisa menghentikan aktivitas Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Diduga, SBY sengaja memanggil Kapolri karena tidak setuju dengan mutasi yang telah ditetapkan Mabes Polri.

“Logikanya, siapa yang bisa menghentikan aktivitas Kapolri. Hanya Presiden,” kata Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat berbincang dengan detikcom, Jumat (13/8).

Neta menduga, SBY memang sengaja memanggil Kapolri sebelum acara pelantikan tersebut dimulai. Menurutnya, SBY ingin Kapolri merevisi atau mengubah daftar mutasi yang telah dibuatnya.

“Pelantikan ini kan termasuk juga yang mutasi 556 perwira. Mutasi ini yang terbanyak sepanjang sejarah Polri. Banyak keanehan di mutasi ini seperti ada jenderal yang namanya masuk dalam daftar jenderal rekening gendut, tapi dapat jabatan strategis dan ada juga 5 Brigadir yang sudah mau pensiun tapi dimutasi dan pangkatnya dinaikkan jadi Irjen,” kata Neta.

“Mutasi ini mendapat banyak kritik dari masyarakat, dan mungkin, Presiden mendengar kritikan ini. Jadi sepertinya Presiden meminta Kapolri merevisi atau menunda pelantikan itu,” lanjutnya.

Apakah bukan terkait rekaman Deputi Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tersangka kasus percobaan suap Ari Muladi?

“Saya kira tidak ya, kalau memang hanya soal rekaman, SBY pasti membiarkan pelantikan itu berlangsung dulu,” jawab Neta.

“Lagipula, kalau hanya soal rekaman, kenapa Wakapolrinya juga ikut hilang. Wakapolri kan yang mengurus soal mutasi. Jadi keyakinan kami pasti soal mutasi,” kata Neta.

Namun Neta tidak menyebut siapa jenderal Polri yang memiliki rekening gendut yang mendapat promosi dalam gerbong mutasi kali ini. Yang jelas, lima perwira tinggi yang seharusnya dilantik Kapolri pagi tadi adalah:

1. Irjen Soenarko  sebagai Deputi Operasi Kapolri menggantikan Irjen S Wenas

2. Brigjen Iskandar Hasan sebagai Kadivhumas Polri menggantikan Irjen Edward Aritonang

3. Brigjen Muji Waluyo sebagai Kadivbinkum menggantikan Irjen Badrodin Haiti

4. Brigjen Robert Aritonang sebagai Kadivtelematika menggantikan Irjen Yudi Sus Hariyanto

5. Irjen Uid Sus Hariyanto sebagai Delog Mabes Polri menggantikan Irjen Joko Sardono.

dtc/nad

lowongan kerja
lowongan kerja ACCOUNTING HEAD, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Banner Toko

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…