SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Komisi III menilai infrastruktur Kota Makmur khususnya jalan sangat menyedihkan menyusul minimnya anggaran untuk rehab.
Anggota Komisi III, Sunoto menuturkan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur kurang mendapat perhatian terutama di bidang anggaran. Pasalnya, selama ini anggaran yang ada selalu diprioritaskan untuk kegiatan lain ketimbang untuk perbaikan jalan yang merupakan tugas pokok fungsi (Tupoksi) DPU. Dari tahun ke tahun, Sunoto menambahkan, nyaris tak ada anggaran berarti untuk rehab infrastruktur.
Sunoto mencontohkan, dari usulan Rp 9 miliar yang diajukan DPU untuk rehab infrastruktur, yang disetujui hanya Rp 117 juta. “Saya tidak habis pikir, dari Rp 9 miliar yang diajukan DPU mengapa yang disetujui hanya Rp 117 juta atau hanya 1%-nya. Untuk apa lantas dana itu,” ujarnya ketika dijumpai wartawan, Jumat (13/8).
Dengan anggaran untuk DPU melalui perubahan yang hanya Rp 117 juta, Sunoto menambahkan, kegiatan rehab jalan dipastikan tak jalan. Pasalnya, Rp 117 juta yang tersedia dipastikan untuk membiayai kegiatan rutin seperti membayar telepon, listrik, air dan keperluan lain. Sisanya baru digunakan untuk pemeliharaan. “Saya benar-benar prihatin. Dengan uang Rp 117 juta itu kondisi infrastruktur Sukoharjo akan kolaps. Mengapa, sebab sekarang ini banyak kondisi jalan dalam kondisi rusak berat sehingga perlu penanganan khusus segera,” ujarnya.
Apabila dana untuk rehab infrastruktur tetap minim, Sunoto menambahkan, pihaknya menengarai kerusakan makin parah. Sebab, jalan-jalan yang sudah dalam kondisi rusak berat akan bertambah rusak karena dibiarkan tanpa ada penanganan. Imbasnya, anggaran untuk merehab jalan dipastikan lebih besar lagi dan pemerintah kabupaten (Pemkab) makin tak mampu melakukan perbaikan jalan. “Sebagai anggota komisi III saya hanya berharap DPU sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal infrastruktur diperhatikan. Sebab saya menilai anggaran untuk mereka terlalu sedikit dan tak logis,” ujarnya.
Dalam wawancara sebelumnya, Kepala DPU, AA Bambang Haryanto mengatakan, sebanyak 36 ruas jalan sekarang ini dalam kondisi rusak. Namun demikian, pihaknya tidak mendapatkan dana untuk melakukan rehab. “Yang kami dapat bukan dana untuk rehab melainkan hanya dana untuk pemeliharaan rutin. Dana itu memang sebenarnya tidak tepat karena di saat jalan membutuhkan rehab namun yang bisa kami lakukan hanya sebatas pemeliharaan,” tegasnya.
aps