SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A & KB) kembali melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan persoalan dana bantuan relokasi warga bantaran Bengawan Solo.
Bapermas P3A & KB hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan data yang diminta oleh kalangan DPRD saat rapat kerja (Raker) pada Kamis (12/8) lalu. Seperti diberitakan SOLOPOS, Jumat (13/8), Raker Komisi III dan IV DPRD dengan sejumlah SPKD dan Pokja membahas dugaan penyimpangan dana relokasi bantaran Bengawan Solo, Kamis (12/8) lalu berlangsung panas.
Dalam rapat kerja itu, kalangan legislatif meminta data lengkap mengenai relokasi hingga surat pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan penggunaan anggaran. Namun, Bapermas P3A & KB tak mampu menyajikan data yang diinginkan legislatif.
Kepala Bapermas P3A & KB Kota Solo, Widdi Srihanto menyatakan pihaknya melakukan koordinasi tersebut untuk mempersiapkan data relokasi yang menjadi wewenangnya sebagai wakil ketua Tim Penanggulangan pada pertemuan selanjutnya dengan kalangan DPRD.
“Saya siap memberikan data yang menjadi kewenangan saya. Namun sebelumnya saya akan berkoordinasi terlebih dulu, terutama dengan masing-masing koordinator tim yang ada. Karena sebenarnya dalam penyaluran dana bantuan relokasi tersebut dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk sebelumnya,” ungkap Widdi ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/8).
Widdi menyatakan koordinasi dengan sejumlah pihak yang menangani pelaksanaan penyaluran dana bantuan telah dilakukan. Namun diakuinya, koordinasi tersebut masih kurang optimal. Sedangkan mengenai Pokja yang tidak bisa memberikan data warga penerima hibah (WPH) dalam Raker Kamis lalu, menurut Widdi, disebabkan ketidaktahuan mereka.
“Sebenarnya seluruh data mengenai WPH, alamat asal dan alamat baru setelah relokasi, serta SPj (surat pertanggungjawaban) semuanya ada di Pokja. Akan tetapi dalam rapat kemarin mereka tidak bawa datanya karena tidak tahu,” terangnya.
Sementara itu, mengenai data yang dimiliki oleh Bapermas P3A & KB tentang relokasi warga bantaran, Widdi mengatakan pihaknya hanya bertugas menghimpun berkas proposal permohonan bantuan hibah. Selebihnya berkas itu telah diserahkan ke tim verifikasi untuk pengecekan kesesuaian dengan persyaratan.
Meski demikian, dalam pertemuan dengan DPRD yang rencananya akan dilakukan pekan depan itu, Widdi menyatakan pihaknya siap membeberkan data relokasi sesuai wewenang dari masing-masing koordinator dalam Tim Penanggulangan.
sry