Kamis, 12 Agustus 2010 11:23 WIB Hukum Share :

Polisi temukan 3 Senpi sisa kerusuhan Poso

Palu–Polres Poso, menemukan tiga pucuk senjata api (senpi) rakitan yang diduga merupakan sisa kerusuhan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, saat operasi penyakit masyarakat (Pekat). Hal ini dibenarkan Kapolres Poso AKBP Amiludin Roemtaat, Kamis (12/8)

Roemtaat menyebutkan, tiga senpi rakitan yang diamankan itu masing-masing dua laras pendek yang satu diantaranya bermodel organik serta satu laras panjang bermagazin. Ketiga senpi rakitan yang diduga sisa kerusuhan itu, merupakan hasil temuan aparat dan penyerahan dari warga di wilayah Kecamatan Poso Pesisir.

“Kalau dua pucuk senpi laras pendek itu didapat pada Minggu, 8 Agustus 2010 dan sisanya penyerahan warga pada Rabu (11/8) malam,” kata Kapolres Roemtaat.

Saat ditemukan, ujar dia, kondisi ketiga pucuk senpi itu sudah tidak berfungsi, namun tetap diamankan ke mapolres sebagai barang bukti. Meski polisi tidak melakukan penahanan, namun para pemilik senpi itu tetap dimintai keterangan terkait kepemilikan barang berbahaya tersebut.

Roemtaat berharap kepada seluruh masyarakatnya untuk segera menyerahkan senjuata api ilegal ke polisi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saat ini, barang buktinya kita amankan untuk selanjutnya dimusnahkan,” ujar mantan Kapolres Tojo Unauna itu.

Pascaoperasi pemulihan keamanan sejak awal tahun 2001 hingga kini, aparat Polri dan TNI berhasil menyita ratusan ribu pucuk senjata api rakitan, senjata api organik ilegal, bom rakitan, aneka senjata tradisional, serta amunisi dari berbagai jenis di bekas daerah konflik Poso.

ant/rif

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…