Kamis, 12 Agustus 2010 13:44 WIB Ekonomi Share :

Pemerintah tak buru-buru naikkan harga elpiji 3 Kg

Jakarta–Tak ingin menimbulkan masalah baru, pemerintah tak mau buru-buru dalam mengambil keputusan menaikkan harga elpiji 3 kg. Kenaikan harga ini ditujukan untuk menghapuskan disparitas (selisih) harga dengan elpiji 12 kg, demi mengurangi tindak pengoplosan elpiji.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah sangat hati-hati dalam mengkaji rencana kenaikan elpiji 3 kg karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Khususnya bagi masyarakat tak mampu.

“Nanti pada saatnya akan kami beritahukan. Tentu tidak membebani rakyat kecil, apapun kebijakan kami. Kami belum selesai membahas soal itu, karena perlu hati-hati. Dalam upaya menyelesaikan masalah perlu ada kehati-hatian agar jangan sampai ada masalah baru,” ujarnya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/8).

Agung mengatakan, dengan menghilangkan disparitas harga ini, maka tindak pengoplosan yang menjadi pemicu ledakan tabung gas dapat dihapus.

“Jadi untuk bagaimana menghilangkan pengoplosan-pengoplosan ini salah satunya adalah kami coba hilangkan disparitas-disparitas. Karena itu merupakan satu penyebab yang membuat spekulan yang tidak bertanggung jawab, tergiur, dan merusak kedua tabung, tabung 12 serta 3 kg. Tapi bagaimanapun penyelesaiannya masih dalam proses,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut mengungkapkan pemerintah akan melakukan pengkajian yang mendalam soal penghapusan disparitas harga elpiji ini.

“Tadi lebih berbicara kepada bagaimana tim sosialisasinya, bagaimana penanganan, penanggulangan, bagaimana supaya tidak terjadi lagi ledakan. Sosialisasi lebih digencarkan,” tukas Hatta.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…