SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Utang RI yang mencapai Rp 1.625,63 triliun jika dibandingkan PDB masih berada dibawah standar utang sebuah negara. Namun, Dewan meminta pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat kemana saja utang tersebut didistribusikan.
“Walaupun utang per PDB Indonesia masih rendah namun yang menjadi pertanyaan adalah dikemanakan saja utang-utang tersebut didistribusikan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (12/8).
Utang pemerintah Indonesia periode Januari-Juli 2010 tercatat sebesar Rp 1.625,63 triliun atau 26% dari PDB. Angka itu bertambah Rp 34,97 triliun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun. Secara persentase terhadap PDB memang utang Indonesia terus turun, namun secara nominal terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terperinci bukan hanya sektoral saja mengenai pemakaian utang yang menumpuk tersebut.
“Jangan hanya sektoral saja misal ke infrastruktur, telekomunikasi namun lebih lengkap dan jelas utang tersebut dipergunakan. Apakah ada yang sampai ke daerah-daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah, itu harus jelas,” tutur Harry.
Harry menuturkan, jika pemerintah ingin berutang maka sebaiknya dipergunakan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah yang selama ini telah dikembangkan. Menurutnya, utang jangan saja hanya difokuskan di Ibukota Jakarta namun merata ke seluruh daerah.
“Strategi pemerintah salah, utang hanya fokus di Jakarta saja tidak untuk mengembangkan daerah yang termasuk Kawasan Ekonomi Khusus misalnya di Maumere, Batam, Dumai, Karimunjawa,” ungkapnya.
Memang sangat baik jika utang tersebut diarahkan kepada infrastruktur namun jangan lupa potensi pengembangan daerah lebih penting untuk menggerakan percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Agar nantinya rasio utang per PDB akan terus rendah karena pertumbuhan ekonomi yang cepat,” jelasnya.
dtc/rif