Rabu, 11 Agustus 2010 08:01 WIB News Share :

Kejari Pekalongan tak hentikan kasus sertifikasi massal

Pekalongan–Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan segera mengirim berkas dakwaan kasus sertifikasi massal swadaya yang melibatkan empat tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Adi Nuryadin, di Pekalongan, Rabu (11/8), mengatakan, Kejari tidak akan menghentikan kasus sertifikat massal swadaya yang melibatkan empat camat di Kota Pekalongan sebagai tersangka itu meskipun ada desakan dari kelompok masyarakat tertentu.

“Desakan dari kelompok masyarakat ini sudah kami sampaikan ke Kejati Jawa Tengah. Namun kami tetap tidak akan mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3),” katanya.

Menurut dia, setelah Kejari Kota Pekalongan menerima petunjuk dari Kejati Jawa Tengah, kasus sertifikasi massal sebesar Rp200 juta lebih itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat.
Kejari, kata dia, juga telah menerima hasil audit dari BPKP Jateng terkait indikasi penyimpangan dana.

“Hasil audit dari BPKP sudah kami terima karena uang dari masyarakat tersebut dikategorikan sebagai uang negara,” katanya.

Ia mengatakan, dalam kasus itu, Kejari Kota Pekalongan tidak melakukan penahanan terhadap empat tersangka karena mereka masih kooperatif dan masih dibutuhkan untuk melayani masyarakat.

“Mereka kooperatif dan dengan pertimbangan empat tersangka itu masih dibutuhkan sebagai penunjang pelayanan masyarakat maka kami tidak melakukan penahanan terhadap para camat itu,” katanya.

ant/rif

lowongan kerja
lowongan kerja AKADEMI TEKNOLOGI WARGA SURAKARTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Banner Toko

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan┬áSolopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di┬ámilkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO —┬áPredikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…