SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta— Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar diminta untuk membersihkan oknum yang melakukan pemerasan terhadap tahanan dan narapidana (Napi) di lembaga pemasyarakatan termasuk di Lapas Bangkinang, Kampar, Riau.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (11/8), menanggapi adanya keluhan masyarakat, termasuk dari mantan anggota DPR Bulyan Royan yang mengaku diperas oknum di LP Bangkinang, Riau.
Dia mengatakan, adanya pemerasan terhadap Napi dengan menyetor dana untuk oknum pejabat dan pegawai Lapas, bukan rahasia umum lagi. Bahkan dari hasil Kunker Komisi III DPR RI, terungkap masih adanya praktik pemerasan tersebut, meski hanya sekitar 20 persen di Lapas di daerah.
“Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar harus membersihkan pemerasan Napi. Di Lapas Riau masih ada, dana yang wajib disediakan tahanan untuk oknum pejabat Lapas,” kata Tjatur.
Dia mengungkapkan, selain Lapas yang masih menerapkan kebiasaan buruk, ada pula Lapas yang baik, seperti di Manado dan di Malang, Jawa Timur.
Komisi III mendesak Dirjen Lapas untuk menindaklanjuti hasil temuan itu. “Kalau Dirjen tidak bisa, kita minta agar ganti. Jadi kita minta Menkumham untuk turun tangan mengatasi kasus seperti ini,” kata Tjatur.
Jika kasus seperti itu dibiarkan, Catur khawatir bisa merusak supremasi hukum dan merusak mental narapidana yang berkantong tebal. “Bisa jadi mereka (tahanan) itu tidak memiliki efek jera atas tindakan yang mereka lakukan,” ujarnya.
Terpisah anggota Komisi III DPR Ahmad Yani meminta Menkumham Patrialis Akbar agar menindak pihak terkait mulai dari Kalapas Bangkinang, Kampar, Kepala Divisi Lapas Bangkinang hingga Kepala Kanwil Depkumham Riau.
Tindakan tegas Menkumham tidak cukup hanya memberikan mutasi, melainkan harus dijatuhkan sanksi keras.
“Kami minta Menkumham agar menindak tegas jika benar hal itu dilakukan oleh bawahannya di Riau,” ujar politisi Fraksi PPP itu.
ant/rif