Senin, 9 Agustus 2010 22:33 WIB Karanganyar Share :

DPRD serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum

Karanganyar (Espos)--DPRD Karanganyar akan menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi.

DPRD mengabaikan sinyalemen aliran dana dari tersangka kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi, Handoko Mulyono, senilai Rp 135 juta, yang  disebutkan untuk menunjang operasional kegiatan Dewan setempat.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto SH, didampingi wakil Ketua Rohadi Widodo SP dan Tri Haryadi, menegaskan tidak akan memanggil Bambang Hermawan guna meminta klarifikasi perihal kemungkinan adanya aliran dana dimaksud ke Legislatif.

DPRD, kata mereka, akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dan proses hukum yang sedang berjalan.

“Itu kan sudah masuk ke ranah hukum, jadi biar diselesaikan melalui proses hukum saja. DPRD tidak akan dan tidak perlu memanggil (Bambang Hermawan). Nanti justru dikira kami melakukan intervensi,” tegas Sumanto kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Karanganyar, Senin (9/8).

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, pemanggilan terhadap Bambang Hermawan yang disebutkan Handoko Mulyono menjadi perantara pemberian uang operasional DPRD senilai Rp 135 juta lebih tepat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hal itu terkait kemungkinan penyelidikan aliran dana itu kepada orang-orang di kelembagaan DPRD yang sejauh ini belum terungkap fakta dan kebenarannya.

try

lowongan kerja
lowongan kerja Homeschooling Kak Seto Solo, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…