Senin, 9 Agustus 2010 22:33 WIB Karanganyar Share :

DPRD serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum

Karanganyar (Espos)--DPRD Karanganyar akan menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi.

DPRD mengabaikan sinyalemen aliran dana dari tersangka kasus dugaan korupsi perumahan bersubsidi, Handoko Mulyono, senilai Rp 135 juta, yang  disebutkan untuk menunjang operasional kegiatan Dewan setempat.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto SH, didampingi wakil Ketua Rohadi Widodo SP dan Tri Haryadi, menegaskan tidak akan memanggil Bambang Hermawan guna meminta klarifikasi perihal kemungkinan adanya aliran dana dimaksud ke Legislatif.

DPRD, kata mereka, akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dan proses hukum yang sedang berjalan.

“Itu kan sudah masuk ke ranah hukum, jadi biar diselesaikan melalui proses hukum saja. DPRD tidak akan dan tidak perlu memanggil (Bambang Hermawan). Nanti justru dikira kami melakukan intervensi,” tegas Sumanto kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Karanganyar, Senin (9/8).

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, pemanggilan terhadap Bambang Hermawan yang disebutkan Handoko Mulyono menjadi perantara pemberian uang operasional DPRD senilai Rp 135 juta lebih tepat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hal itu terkait kemungkinan penyelidikan aliran dana itu kepada orang-orang di kelembagaan DPRD yang sejauh ini belum terungkap fakta dan kebenarannya.

try

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Kanibalisasi Akademis

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (11/01/2018). Esai ini karya Abdul Gaffar, mahasiswa Program Doktoral Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah c.guevar@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Dunia akademis (kampus) dihebohkan dengan isu kapitalisasi dan kanibalisasi akademis sebagai akibat…