SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Sragen (Espos)–Sekretaris Daerah (Sekda) Darmawan Minta Basuki diminta mengambil cuti jika ingin mencalonkan diri sebagai kandidat wakil bupati mendampingi Kusdinar Untung Yuni Sukowati, karena pejabat pegawai negeri sipil (PNS) dilarang berpolitik praktis.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sragen Bambang Widjo Purwanto di Gedung Dewan, Senin (9/8). Dia menemukan pertemuan kelompok tani dan nelayan andalan (KTNA) di Kecamatan Gondang dan Sambungmacan yang bermuatan politis. Selain itu dia juga mencium indikasi pelanggaran terhadap UU Pemilu dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
“Kegiatan yang dilaksanakan Sekda, baik berupa pertemuan dengan warga dan pemasangan baliho yang berdampingan dengan putri Bupati dinilai merupakan kegiatan politik. Padahal pejabat PNS tidak boleh berpolitik. Kalau ingin berpolitik ya harus melepas baju Sekda dengan mengambil cuti, atau kalau perlu mundur dari jabatan Sekda,” tegas Bambang Widjo.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Agus Riewanto menanggapi secara normatif permasalahan keterlibatan Sekda dalam aktivitas politik di luar tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Menurut peraturan pokok Pilkada, yakni UU No 32/2004 junto UU 12/2008 dan PP No 6/2006, kegiatan yang dilakukan Sekda itu tidak masuk dalam kegiatan kampanye, karena belum ada peserta atau calon dalam Pilkada Sragen. Kalau kegiatan Sekda dianggap kampanye, maka yang melarang mestinya aturan teknis tentang PNS di Pemkab setempat, bukan aturan Pilkada,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Wahyu Widayat menyatakan tidak mempermasalahkan kegiatan yang dilakukan Sekda. Menurut dia, selama kegiatan itu mengatasnamakan individu bukan pejabat Sekda, maka kegiatan itu sah-sah saja.
trh