Senin, 9 Agustus 2010 00:01 WIB Solo Share :

Bansos kepada 28 SMP negeri tidak tepat

Solo (Espos)--Kalangan legislatif menilai salah satu faktor mahalnya biaya pendidikan disebabkan adanya dobel anggaran pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2009, diketahui dana senilai Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk bantuan sosial (Bansos) kepada 28 SMP negeri di Solo tidak tepat.

“Adanya dobel anggaran ini yang akhirnya menjadikan biaya pendidikan mahal. Kalau dalam kasus bantuan untuk 28 SMP itu, saya melihatnya malah triple anggaran. Dana itu dari BOS, pendamping BOS dan komite,” terang Wakil Ketua DPRD Solo M Rodhi kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Dari laporan BPK terungkap dana pendamping BOS berupa Bansos untuk 28 SMP di Solo senilai Rp 2,2 miliar sebagian besar digunakan untuk pembayaran biaya operasional seperti alat tulis kantor, biaya listrik, air, telepon hingga honor guru atas tambahan jam mengajar selama periode Juli-Desember 2009.

Rodhi mengatakan, sebelum dana itu cair, pihak sekolah menggunakan dana Komite Sekolah yang biasanya diperoleh dengan melakukan penarikan kepada orangtua siswa. Padahal, tegas dia, biaya operasional sudah dianggarkan sekolah sebagai unit satuan kerja Pemkot.

dni

Bagian Sirkulasi SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Jangka Kamardikan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (15/8/2017), karya Bandung Mawardi dari Bilik Literasi. Alamat e-mail bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Setahun setelah peristiwa bersejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terbit buku berjudul Djangka Djajabaja Sempoerna dengan Peristiwa Indonesia Merdeka garapan…