SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karena itu, untuk mengubah tradisi politik itu yang bisa merusak demokrasi ini, dia mengajak semua elit kembali kepada jalan demokrasi yang benar.
“Kalau kita ingin menciptakan partai politik yang baik dan berkualitas, kita harus memulai mentradisikan politik dengan kejujuran. Kita harus menjauhkan diri dari politik uang baik secara internal atau demokrasi secara keseluruhan. Karena salah satu sumber korupsi adalah politik uang,” kata Anas.
Hal itu disampaikan Anas kepada detikcom, Minggu (8/8). Anas juga sempat menyinggung persoalan ini saat memberikan pidato politik dalam acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/8).
Hal itu disampaikan Anas kepada detikcom, Minggu (8/8). Anas juga sempat menyinggung persoalan ini saat memberikan pidato politik dalam acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/8).
Menurut mantan ketua umum HMI ini, politik uang tidak hanya merusak mental berpolitik, tetapi juga melukai semangat demokrasi yang sedang dibangun. Untuk itu, semua kekuatan harus berkomitmen memerangi praktik kotor yang bisa merusak masa depan politik dan demokrasi di negeri ini.
“Politik uang tidak hanya destruktif, tetapi juga melukai semangat demokrasi yang sedang dibangun. Itu tantangan nyata,” terang mantan ketua FPD DPR ini.
“Untuk menggeser praktik politik uang itu, perlu dikembangkan konsep pragmatisme positif dalam mewujudkan demokrasi produktif. Pragmatisme positif memastikan agenda, ide, program aksi bisa dijalankan dengan baik demi tujuan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi sebagaimana pragmatisme negatif,” tegasnya.
Anas menambahkan, politik adalah kontestasi gagasan dan kebijakan antar para pelaku politik. Karena itu, akan sangat tidak bermakna jika politik hanya terhenti pada level wacana.
“Agar politik bisa produktif, gagasan sebagai perwujudan sistem ideologi harus bisa diimplementasikan menjadi kebijakan yang kongkret. Dan kebijakan itu bisa dirasakan faedahnya bagi masyarakat luas,” paparnya.
Untuk itu, Anas mengajak kepada para mahasiswa dan intelektual akademis untuk bisa bersama-sama membenahi parpol di Indonesia. Sebab, perjuangan politik melalui parpol tidak selamanya negatif sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang selama ini berada di luar sistem.
Sementara untuk membenahi parpol dan bahkan negeri ini, pintu masuknya tetap harus melalui rekruitmen politik yang salah satunya harus melalui partai. Karena konstitusi sudah mengatur demikian.
“Untuk membentuk cita-cita dan karakter yang khas dari bangsa ini, tidak bisa kita hanya menyerahkan begitu saja pada arus sejarah. Tetapi kita harus meng-engineering secara sadar dan jalannya adalah lewat jalan pendidikan,” tegasnya.
Anas meminta semua pihak tidak lagi mendikotomikan antara gerakan oleh parpol versus non parpol. Selain tidak masanya lagi, cara pandang seperti itu hanya akan melemahkan cita-cita bersama dalam mencapai kesejahteraan rakyat.
“Bukan masanya lagi membangun jarak parpol dan kampus. Kaum politisi dan non politisi. Semuanya anak-anak bangsa yang harus bertanggungjawab. Berpolitik adalah jalur yang halal dan mulia kalau niat kita baik,” papanya.
“Politik itu terkait urusan kebijakan publik, orang banyak. Kalau politisi banyak dari orang baik, maka Insya Allah parpol kita akan makin baik. Kalau parpol kita baik, demokrasi kita akan membaik, kalau demokrasi semakin baik maka cita-cita kesejahteraan akan semakin nyata,” tutup Anas.
dtc/nad