News
Sabtu, 7 Agustus 2010 - 18:44 WIB

Mahasiswa-buruh Surabaya & Mojokerto tolak kenaikan TDL

Redaksi Solopos.com  /  Arif Fajar Setiadi  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Surabaya–Sebanyak 180 lebih mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin kota dari 12 elemen dari Surabaya, Mojokerto, dan Madiun, Sabtu (7/8), menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Dalam aksi yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya itu, para aktivis dari PPBI, Sebumi, PPRM, SKMR, SMI, dan sebagainya itu juga menuntut pemerintah menurunkan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako).

Advertisement

Para pengunjuk rasa juga membawa serta membentangkan poster – poster, di antaranya bertuliskan, “Tolak kenaikan TDL”, “Pemerintah…Jangan naikkan listrik”, dan beberapa poster lainnya.

Selain berorasi dan meneriakkan yel-yel penolakan kenaikan TDL dan tuntutan penurunan sembako itu, para aktivis mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin kota itu melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan tiga orang yang semakin terpuruk akibat kenaikan TDL.

“Kami minta dan menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan TDL, karena tingginya TDL sudah mencekik rakyat Indonesia,” ujar Andri Setiawan, koordinator aksi.

Advertisement

Oleh karena itu, katanya, aksi serupa juga dilakukan di kota-kota lain seperti Medan, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Mataram.

“Kami menuntut kenaikan TDL dibatalkan dan harga sembako diturunkan, sebab rakyat sudah sangat menderita. Kalau tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi dan bahkan aksi yang lebih besar lagi,” katanya.

Menurut dia, kenaikan TDL membuat nilai produksi juga naik, sehingga pengusaha akan mengorbankan rakyat, sebab pengusaha itu tidak ada yang mau rudi, sehingga PHK akan terjadi dimana-mana, harga sembako juga naik terus, dan mungkin THR tidak akan terbayar.

Advertisement

“Alasan pemerintah menaikkan TDL untuk menghemat energi juga tidak masuk akal, karena mereka sudah menjual sektor energi ke kalangan swasta. Itu kesalahan yang harus dievaluasi dan bukan justru membebani rakyat,” katanya.

ant/rif

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif