Jumat, 6 Agustus 2010 13:55 WIB News Share :

Menko Polhukam
Libanon nggak ngerti

Jakarta--Menko Polhukam Djoko Suyanto berpendapat media massa Libanon yang menuding 2 personel TNI melarikan diri saat bentrok Israel-Libanon karena tidak mengerti mekanisme tentara penjaga perdamaian saat terjadi konfrontasi.

Libanon disuruh membuktikan bila tentara Indonesia dinilai tidak bertanggungjawab.

“Libanon nggak ngerti saja,” kata Menko Polhukam Djoko Santoso ketika ditanya tentang tudingan media Libanon terhadap TNI saat konfrontasi Libanon-Israel.

Hal itu disampaikan Djoko usai Raker III Presiden RI dengan Para Menteri dan Gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/8).

Menurut dia, media massa Libanon tidak mengerti perbedaan antara tentara penjaga perdamaian dan tentara pembuat perdamaian. Apa yang dilakukan tentara Indonesia sudah sesuai standar operational procedure (SOP).

“Suruh buktikan saja. Ini pasukan penjaga perdamaian, peace keeping, bukan pasukan peace making (pembuat perdamaian). Kalau peace making bisa memaksa sedapat mungkin menghindari tindakan seperti itu (konfrontasi), seperti di Afghanistan itu,” papar Djoko.

Dikatakan dia, apabila terjadi konfrontasi maka standar operational procedure (SOP) mereka sebagai tentara penjaga perdamaian harus berlindung di tempat-tempat yang aman, apakah di bunker, di bawah kendaraan atau tempat aman lain. Kemudian, baru menganalisa situasi dan melapor ke pusat komando dan komandan pasukan.

“Nggak terima dong, masa anak buah kita ini (dinilai tak bertanggung jawab oleh Libanon),” cetus dia.

Sebelumnya Media-media Libanon mengecam tentara Indonesia karena pergi dengan taksi menyusul bentrok Israel-Libanon. UNIFIL pun memberikan pembelaan. UNIFIL menjelaskan bahwa dua Personel pasukan penjaga perdamaian itu dikatakan sudah berusaha sekuat tenaga menghentikan perang.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….