Kamis, 5 Agustus 2010 16:56 WIB News Share :

Polri berlindung di balik UU

Jakarta–Untuk kesekian kalinya, Mabes Polri menegaskan pihaknya tidak bisa mengumumkan nama-nama pemilik rekening gendut. Polri berdalih ada aturan yang melarang mereka mengumumkan nama-nama tersebut.

“Terkait LHA PPATK untuk kesekian kalinya, bahwa kami terkendala ketentuan UU. Pasal 10 a ayat 1dan Pasal 17 a ayat 2 tentang UU Pencucian Uang,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Kamis (5/8).

Menurut Edward, dalam aturan itu, informasi intelijen di bidang keuangan dan hasil analisis tidak dapat diserahkan tanpa izin tertulis dari PPATK.

“Itu baru petunjuk bukan alat bukti, bukan artinya dengan PPATK kita sudah menyimpulkan ada tindak pidana,” jelasnya.

Edward juga mengatakan kalau aturan tersebut pernah ia tanyakan kepada salah seorang anggota Komisi Informasi Pusat. Dan hasilnya, LHA seseorang tidak dapat diungkap ke publik.

“Bahwa UU KIP menghormati UU pencucian uang. Pada 28 juli lalu sudah kita koordinasi. UU itu (UU KIP dan UU Pencucian Uang) kedudukan yang sama menghormati,” tukasnya.

Sebelumnya seperti diketahui, Mabes Polri telah mengumumkan 23 rekening perwira polisi yang mencurigakan.

Sebanyak 17 pemilik rekening dinyatakan tidak bermasalah, satu pemilik rekening sedang ikut Pilkada, satu pemilik rekening telah meninggal dunia, dua pemilik rekening dokumennya belum lengkap, dan dua rekening masih diproses hukum.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PT BACH MULTI GLOBAL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…