SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Para pedagang Pasar Tuban mengaku belum mengerti kejelasan administrasi yang harus mereka tanggung untuk relokasi ke pasar darurat di lapangan Desa Tuban. Mereka meminta Pemkab Karanganyar menyerap aspirasi para pedagang sebelum relokasi dilakukan.
Ketua Himpunan Pedagang Pasar Tuban (HPPT), Endratno mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi mengenai itu. Saat sosisalisasi tentang relokasi itu dilakukan terhadap para pedagang, yakni Rabu (21/7) lalu, dia mengaku mendengar informasi yang menyebut pedagang harus membayar 55% untuk tempat yang akan mereka tempati di pasar darurat itu.
Namun, dia mengklaim pedagang belum mengerti rincian biaya itu. Selain itu, dia mengatakan tidak mengerti Detail Engineering Design (DED) pasar darurat yang rencananya ditempati para pedagang mulai pasca lebaran nanti. “Saat sosialisasi disebutkan 55% biaya pasar darurat ditanggung pedagang dan 45% dibantu pemerintah, tapi sampai sekarang kami belum mengerti berapa total biaya itu,” terangnya saat dijumpai Espos, Rabu (4/8).
Dia berharap Pemkab Karanganyar melibatkan para pedagang untuk membahas relokasi itu. Menurutnya, relokasi itu rawan dimanfaatkan para calo dan pedagang baru. Hal itu diyakininya berpotensi menyorobot hak pedagang yang benar-benar berdagang di Pasar Tuban.
“Intinya saat pembangunan pasar induk berjalan, kelangsungan perdagangan kami tidak terganggu,” tambahnya.
Terpisah, Lurah Pasar Tuban, Suyatno, melalui stafnya, Joko Purnomo, mengatakan, pihaknya belum memastikan sistem pembagian tempat di pasar darurat nanti. Bahkan sampai saat ini, dia mengaku belum mengerti jadwal pasti pembagunan pasar darurat itu.
“Para pedagang hanya meminta ditempatkan di pasar darurat sesuai dengan kelompok atau kompleks dagang di Pasar Tuban. Hal itu kami serap sembari melakukan penarikan retribusi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.
m85