Rabu, 4 Agustus 2010 16:54 WIB News Share :

KPK minta Pemprov DKI jadi pilot project laporan gratifikasi

Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang telah lapor kekayaan. KPK pun meminta Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi contoh pelaporan gratifikasi nasional.

“Saya mengapresiasi kesadaran dari para pejabat di lingkungan Pemprov DKI atas kesediaanya melaporkan harta kekayaan pada KPK. Saya minta Pemprov DKI jadi pilot project untuk pelaporan harta kekayaan,” Kata Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar.

Hal itu disampaikannya saat memaparkan laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/8).

Haryono mengatakan, 844 dari 857 pejabat di Pemprov DKI Jakarta sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK atau sekitar 98,4 persen sudah melapor. Kalau Pemprov jadi pilot project, maka setiap gratifikasi harus dilaporkan.

“Misalnya Gubernur menerima pisang satu sisir, ini juga harus dilaporkan ke KPK. Walaupun aneh, tapi itulah perintah UU,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyanggupi┬á untuk jadi pilot project gratifikasi. “Meski sebagai orang Betawi saya akan kesulitan, karena setiap hari ada yang ngasih saya ayam, bebek, buah-buahan dari saudara-saudara. Kami pun siap dijadikan pilot project,” tegasnya.

Sebelumnya KPK merilis kekayaan pejabat tertinggi DKI yakni Foke senilai Rp 46.935.609.591 dan US$ 200.000. Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakatra Prijanto, harta kekayaannya senilai Rp 4.058.127.249 dan US$ 15.000.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….