SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo mengakui bahwa pemasangan baliho di sejumlah pasar selama ini tanpa melalui lelang.
Terkait itulah, Sekda Kota Solo Budi Suharto berjanji untuk melakukan evaluasi atas sejumlah baliho yang dipersoalkan Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (ASPRO) ASPRO. “Kami telah berancang-ancang untuk mengintregasikan pemasangan baliho dan billboard di Kota Solo,” kata Budi kepada wartawan di Balaikota, Rabu (4/8).
Pemasangan baliho di sejumlah pasar tradisional menurut Kepala DPP, Subagio memang sengaja dipasang tanpa lelang. Langkah tersebut mengacu bahwa lahan yang dipakai pemasangan ialah lahan di atas tanah DPP.
Begitu pun dalam pemasukan yang diterima, kata Subagio, juga masuk langsung ke kantong DPP dalam kategori pendapatan lain-lain. Istilah pendapatan lain-lain inilah, lanjutnya, merupakan bagian dari pemasukan DPP selain retribusi pasar, kebersihan, los, pemindahan instalasi listrik, dan lain-lainnya. “Kami hanya ditarget Rp 700 juta melalui baliho yang terpasang di tanah pasar,” paparnya.
Ditanya soal harga dasar lelang yang dinilai tak pro usaha kecil, Budi Suharto secara terbuka siap melakukan evaluasi. Namun, sejauh ini pihaknya masih menanti bagaimana dinamika tawar menawar harga lelang itu terjadi dahulu. “Kalau nantinya misalkan harga dasar lelang memang tak terjangkau, ya kami lakukan evaluasi,” paparnya.
Diakui Budi, harga lelang billboard selama ini memang diperuntukkan bagi pengusaha kelas besar. Adapaun, bagi pengusaha kecil sudah disiapkan baliho. “Kalau ASPRO mau boikot ya silakan. Itu kan hak mereka,” paparnya. Jika nantinya lelang iklan ternyata tak laku, kata Budi, maka pihaknya akan melakukan lelang lagi. “Ya tentunya setelah kami melakukan evaluasi,” paparnya.
asa