SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Yogyakarta–Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan hal tabu karena beberapa negara sudah melakukannya seperti Jerman, Australia, dan Malaysia, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito.
“Wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain merupakan hal yang wajar. Wacana itu bisa direalisasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya akses dan letak geografis,” katanya di Yogyakarta, Selasa (3/8).
Menurut dia, ada beberapa daerah yang dapat dijadikan alternatif sebagai pusat pemerintahan Indonesia, yakni Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Yogyakarta layak menjadi alternatif karena memiliki akses dan letak geografis yang strategis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ia mengatakan, letak Yogyakarta di tengah-tengah Indonesia menjadikan aksesnya juga cukup tinggi. Selain itu, perjalanan sejarah Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota sementara juga telah menjadi bukti.
“Namun, Yogyakarta tidak tepat jika dijadikan pusat pemerintaan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian. Saya juga tidak setuju jika pemerintah pusat akan melakukan pemindahan pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian,” katanya.
Menurut dia, pemindahan ibu kota yang di dalamnya menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan perindustrian seperti Jakarta akan menimbulkan perubahan sosial yang signifikan. Hal itu hanya akan memindahkan masalah kompleks yang ada di Jakarta ke daerah lain.
“Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan jika pusat pemerintahan digabung dengan pusat perdagangan dan perindustrian. Saya rasa akan lebih baik dan efektif jika pusat perdagangan dan perindustrian tetap di Jakarta, sedangkan pusat pemerintahan dipindah ke daerah lain,” tuturnya.
ant/rif