Selasa, 3 Agustus 2010 14:09 WIB News Share :

MPR nilai rumah aspirasi tak perlu dibiayai negara

Jakarta–Usulan pembuatan rumah aspirasi dinilai tidak perlu diformalkan dan dibiayai negara. Anggota Dewan bisa saja langsung menyerap aspirasi saat kunjungan ke daerah atau pulang ke daerah pemilihannya (dapil).

“Sebenarnya itu bagus untuk berhubungan dengan konstituen. Tapi menurut saya tidak perlu dianggarkan khusus. Para anggota sendiri dapat melakukan sinergi kerjasama tanpa membebani keuangan negara,” kata Wakil Ketua DPR Hajriyanto Thohari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Menurut politisi Golkar ini, penyerapan aspirasi tidak harus berbentuk membangun rumah dan ada staf yang menunggu. Hal ini akan semakin menyulitkan koordinasi anggota dan partai serta konstituennya.

“Bentuknya kan nggak mesti rumah sendiri lengkap perabotan. Kan bisa saja simpel dan sederhana, nggak perlu permanen. Saya sendiri tanpa anggaran negara bisa buat sendiri,” terangnya.

Untuk menyerap aspirasi, dia mengaku memiliki lembaga ‘The Hajriyanto Center’, stasiun radio, dan kafetaria. “Untuk The Hajriyanto Center’ saya cuma subsidi 4 sampai 6 juta. Ini bukan hanya subsidi lembaga saya, tapi juga termasuk radio dan kafe,” tegasnya.

Saat ditanya apakah angka yang diusulkan BURT dengan Rp 200 juta per anggota dianggap sudah ideal, Hajriyanto mengaku berlebih dan cenderung tidak perlu. “Terlalu besar angka itu. Saya kira belum perlu dianggarkan,” ujarnya.

dtc/ tiw

lowongan kerja
lowongan kerja untuk posisi kepala produksi, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan┬áSolopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di┬ámilkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO —┬áPredikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…