SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Tingginya biaya lelang dasar iklan di Kota Solo membuat Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (ASPRO) menjerit. Mereka pun mengaku siap melabrak Pemkot Solo dengan jalan memboikot proses pelelangan yang bakal dilakukan pekan depan.
“Pemkot tak memiliki komitemen dan konsisten dalam menerapkan aturan periklanan. Kami akan memboikot,” tegas Koordinator Bidang Advokat dan Humas ASPRO, Bambang Ari kepada wartawan di Sriwedari, Selasa (3/8).
Ada sejumlah kekecewaan yang memuat ASPRO menolak ikut dalam pelelangan puluhan bliho, billboard serta bando itu. Pertama, selama ini ada sejumlah titik baliho liar atau tak dilelang tiba-tiba terpasang iklan. Kasus serupa juga terjadi pada sejumlah titik baliho yang tak laku tiba-tiba disewakan secara insindental. “Pertanyaannya, kemana larinya uang itu. Apakah juga masuk sebagai PAD (pendapatan asli daerah-red),” tanyanya.
Di sisi lain, kata Bambang, ada sejumlah titik baliho strategis yang malah tak dilelang, seperti di Pasar Kembang dan jembatan layang Sriwedari. Yang paling memusingkan, imbuh Bambang, nilai dasar lelang di Kota Solo seakan tak lagi berpihak kepada pengembagan usaha kecil menengah. Pasalnya, harga pemasangan iklan kini kian melangit ditambah beban pajak yang tinggi pula.
“Kondisi ini, hanya menguntungkan pengusaha besar kelas nasional dan internasional. Dan pengusaha lokal yang masih kecil tersingkir lantaran tak kuat membayar,” sahut Ketua ASPRO, Bambang Nugroho yang menyebutkan banyaknya pengusaha kecil yang kini tak bisa lagi pasang iklan.
Dalam kesempatan terpisah, Kabid Pendaftaran Pendataan dan Dokumen, Suhanto mengungkapkan, bahwa pekan depan pihaknya memang akan menggelar lelang atas puluhan titik baliho, billboard, dan bando. Lelang tersebut salah satunya yang terbaru ialah di Pasar Legi, Pasar Nusukan, dan Pertigaan Gilingan. Namun, pihaknya belum mengetahui sama sekali terkait boikot yang bakal dilakukan para pengusaha jasa iklan yang tergabung dalam ASPRO.
asa