SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Keputusan DPR menyetujui usulan pengadaan rumah aspirasi yang tergolong cepat, sangat disayangkan. Selain masih polemik, masyarakat juga belum mendapat penjelasan terbuka atas proyek berbiaya Rp 122 milyar yang harus mereka tanggung itu.
“Harus ada transparansi terlebih dahulu mengingat ini berhubungan dengan anggaran yang tidak sedikit,” tegas Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, Senin (2/8).
Menyinggung dalih bahwa fasilitas rumah aspirasi merupakan hasil studi banding ke parlemen Jerman dan Perancis, menurut dia juga perlu dipertanyakan. Bila memang itu hasil studi banding, maka DPR terlebih dahulu menjelaskan secara terbuka format rumah aspirasi tersebut dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan.
“Ini gaya politik yang selalu jadi masalah, seolah DPR jadi menara gading yang berdiri sendiri dalam mengambil keputusan,” kecam Yunarto.
Bila memang dari hasil jajak pendapat itu masyarakat menanggapi positif, maka tidak ada masalah untuk pengadaan rumah aspirasi. Sebaliknya bila dilakukan sepihak oleh DPR, maka justru semakin menjatuhkan kredibilitas DPR di mata masyarakat.
“Di publik bisa timbulkan tafsir negatif, sebab kinerja DPR sedang disorot,” wanti Yunarto.
dtc/nad