SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta –– Sedikitnya 15 pakar kemiskinan akan diundang ke Istana Kepresidenan untuk memetakan kemiskinan secara rinci dalam 10 tahun terakhir. Para pakar yang rata-rata doktor ilmu sosial dan ekonomi juga akan membahas masalah penanggulangan kemiskinan, khususnya koordinasi dan integrasi program antar instansi pemerintah, dan validitas data kemiskinan.
Pertemuan para pakar kemiskinan tersebut rencananya akan digelar di Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/8). Pertemuan bertajuk Rapat Koordinasi untuk Pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan itu diselenggarakan Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bencana & Bantuan Sosial ( SKP BSB).
Kegiatan itu juga akan dihadiri pejabat-pejabat kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Menurut rencana, acara akan dibuka oleh Sekretaris Menko Kesra, Prof. Dr. Indroyono Susilo dan SKP BSB Andi Arief.
“Rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan (Rakornakin) ini merupakan agenda rutin Kantor SKP BSB, selain rapat sejenis tentang persoalan bencana gempa bumi. Di Rakornakin seri pertama ini, para ahli akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penurunan kuantitas dan kualitas kemiskinan,” kata Ir. Hapsari Laksmi Koestiati, MM, Asisten SKP BSB untuk Penanggulangan Kemiskinan, Senin (2/8).
Ditambahkan Hapsari, kantor SKP BSB juga meminta para ahli memberi masukan terkait dengan penentuan sasaran kemiskinan di tingkat individu, keluarga, dan wilayah.
“Kebijakan pemerintah mengenai tiga klaster penanggulangan kemiskinan, yakni pada klaster bantuan dan perlindungan sosial, klaster pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan klaster pengembangan kredit usaha kecil dan mikro (KUR), harus dipastikan keberhasilannya sesuai arahan Wakil Presiden,” lanjut Hapsari.
Beberapa pakar kemiskinan yang direncanakan akan hadir antara lain Koordinator Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Prof. Dr. Suahasil Nazara, ekonom Bank Dunia, Dr. Vivi Alatas, peneliti senior LIPI, Dr. Ninuk Kleden, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Kementerian UMKM, Dr. Choirul Djamhari.
SKP BSB juga mengagendakan Rakornakin seri kedua yang akan mengundang 25 pakar teknologi. Mereka diundang untuk membicarakan pemberantasan kemiskinan dalam pendekatan teknologi tepat guna, yang akan diselenggarakan dalam bulan September. Setelah itu, para pakar IT, ahli infrastruktur, dan pengamat industri juga akan dilibatkan.
“Cara pandang kemiskinan dari beragam perspektif diharapkan mendorong perumusan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, juga mengintegrasi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berbagai unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil,” ujar Hapsari.
dtc/tya