SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Elpiji 3 Kg tidak bisa disubsidi. DPR tidak akan setuju karena ini akan membuat subsidi dalam APBN semakin membengkak,” ujar anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto, Senin (2/8).
Sebelumnya, Direktur Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengusulkan agar elpiji isi 12 kilogram ikut disubsidi pemerintah. Usulan ini disampaikan untuk menekan tingginya disparitas harga antara elpiji 3 Kg dengan 12 Kg sehingga tidak ada lagi pengoplosan.
Dito menjelaskan, pengoplosan tidak hanya dicegah dengan memberikan subsidi ke elpiji 12 Kg. Menurutnya, hal terpenting untuk mencegah pengoplosan adalah peningkatan pengawasan dari pihak kementerian perdagangan dan juga aparat kepolisian.
Dito menjelaskan, pengoplosan tidak hanya dicegah dengan memberikan subsidi ke elpiji 12 Kg. Menurutnya, hal terpenting untuk mencegah pengoplosan adalah peningkatan pengawasan dari pihak kementerian perdagangan dan juga aparat kepolisian.
“Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya pengoplosan juga harus gencar dilakukan pemerintah dan Pertamina,” ungkapnya.
Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengakui, status elpiji 12 Kg memang tidak jelas. Di satu sisi, pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap elpiji ukuran ini. Tapi di sisi lain, harganya tidak bisa dinaikkan begitu saja sehingga Pertamina terus merugi.
Untuk itu, imbuh Pri Agung, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan memberikan subsidi ke elpiji 12 Kg. Menurut dia, pemerintah sebaiknya melepas harga elpiji 3 Kg ke harga pasar dan mengalihkannya ke subsidi bentuk lain.
“Tapi saya tidak setuju kalau dikasih dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Tapi diberi subsidi dalam bentuk jaminan sosial untuk pendidikan atau kesehatan, sehingga dana untuk itu bisa dialokasikan untuk membeli elpiji 3 Kg,” paparnya.
Pri Agung menambahkan, dari sisi anggaran, pemerintah sepertinya juga tidak mungkin memberikan subsidi untuk elpiji 12 Kg pada tahun ini.
“Tidak mungkin pada tahun ini karena ini tidak visible untuk diterapkan. Dananya tidak ada dan lagipula APBN-P 2010 kan sudah diputuskan,” tambahnya.
Hal ini diamini oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Menurut dia, pemerintah harus melakukan kajian mendalam jika ingin memberikan subsidi bagi elpiji 12 Kg.
“Pengguna elpiji 12 Kg kan masyarakat golongan mampu. Takutnya nanti orang mampu dimarahin karena mereka malah dapat subsidi. Jadi dampak sosial seperti ini harus dipikirkan,” jelasnya.
dtc/rif