Minggu, 1 Agustus 2010 12:40 WIB Ekonomi Share :

Subsidi elpiji 12 Kg dinilai tak adil

Jakarta–Wacana memberikan subsidi bagi produk elpiji 12 Kg selayaknya elpiji 3 Kg dalam rangka menekan pengoplosan elpiji 12 Kg  dinilai tak memenuhi rasa keadilan. Selama ini pengkonsumsi elpiji 12 kg adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

“Kalau menurut saya kalau orang kaya juga disubsidi keenakan orang kaya, ini menyangkut rasa keadilan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria saat dihubungi, Minggu (1/8).

Menurut Sofyano jika alasan pemberian subsidi elpiji 12 kg hanya karena mencegah pengoplosan, menurutnya tak tepat. Meski patut diakui prilaku pengoplosan elpiji 3 kg ke 12 kg karena disparitas harga yang tinggi diduga menjadi salah satu penyebab kebocoran tabung elpiji belakangan ini.

Saat ini harga  elpiji 3 Kg yang disubsidi pemerintah adalah Rp 4.250 per kg sedangkan harga elpiji  12 Kg yang tidak disubsidi adalah Rp 5.600 per Kg atau ada selisih sebesar Rp 1.350 per kg. “Siapa yang berani menjamin kalau tak ada pengoplosan, lalu tak ada kebocoran tabung (valve)?,” tanyanya

Ia memiliki pandangan sebaiknya pemerintah melakukan subsidi kembali terhadap minyak tanah dengan jumlah terbatas hanya untuk masyarakat-masyarakat pelosok yang belum terlalu familiar dengan elpiji. Ia  menghitung jika dari 50 juta keluarga pengguna elpiji 3 Kg, setidaknya ada peluang 10-15 juta keluarga yang bisa beralih ke minyak tanah.

Hal ini menurutnya lebih baik dengan memberikan harga minyak tanah Rp 5000 per liter dari saat ini dengan harga keekonomian Rp 6300 per liter dengan perhitungan ada subsidi per tahun Rp 3 triliun lebih. Sementara jika mensubsidi elpiji 12 kg pemerintah akan kurang lebih mengeluarkan  besaran yang sama.

“Biarkan diberikan harga Rp 5000 untuk minyak tanah, dengan subsidi tertutup. Ini kan sama saja membeli BBM, selama ini orang kaya juga sudah banyak yang menikmati subsidi BBM,” serunya.

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) mengusulkan agar elpiji isi 12 kg ikut disubsidi pemerintah. Usulan ini untuk menekan tingginya disparitas harga antara elpiji 3 kg dengan 12 kg sehingga tidak ada lagi pengoplosan.

“Kita usulkan itu karena pengoplosan akan terus terjadi kalau disparitas harganya tinggi,” ungkap Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

Selain memberikan subsidi kepada elpiji 12 kg, opsi lain yang bisa diambil yaitu melepas harga elpiji 3 kg ke harga pasar dan mengganti subsidinya dalam bentuk subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai.

“Apakah elpiji 12 kg ini akan disubsidi pemerintah atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan ke para pengguna elpiji 3 kg. Jadi itu sebagai salah satu opsi,” ungkapnya.

Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) akan mengkaji usulan PT Pertamina (Persero) supaya memberi subsidi untuk elpiji 12 kg, diharapkan disparitas harga antara elpiji 3 kg dan 12 kg bisa hilang.

“Saya melihat kita perlu hargai upaya untuk atasi disparitas harga. Masukan dari Pertamina adalah masukan baik dalam arti ingin mengatasi masalah disparitas. Masalah disparitas benar telah menjadi penyebab adanya oplosan,” ujarnya.

dtc/ tiw

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…