Sabtu, 31 Juli 2010 20:35 WIB News Share :

Yusril minta Kwik Kian Gie bicara soal Sisminbakum

Jakarta–Kubu mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra meminta mantan Menteri Keuangan Kwik Kian Gie berbicara kepada publik soal kebijakan Sisminbakum. Kwik dinilai orang yang mengerti mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan.

“Sudah saatnya Pak Kwik Kian Gie yang paling banyak tahu mengenai kebijakan pemerintah saat itu, berbicara, untuk membuka mata Kejaksaan Agung,” kata salah satu pengacara Yusril, Maqdir Ismail, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (31/7).

Menurut Maqdir, kebijakan Sisminbakum berbeda dengan kebijakan bail out Century. Sisminbakum adalah kebijakan mengatasi krisis ekonomi di tahun 2000, sebagaimana tertuang dalam Letter of Intent Pemerintah Indonesia kepada IMF tanggal 17 Mei 2000, yang ditandatangani oleh Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo dan Gubernur BI Syahril Sabirin.

“Bedanya, Sisminbakum tak merugikan uang negara, sementara Century telah merugikan uang negara Rp 6,7 triliun, berdasarkan hasil audit BPK,” imbuhnya.

Maqdir menjelaskan, kebijakan Sisminbakum diserahkan kepada swasta karena negara saat itu tak punya uang. Dalam 7 tahun beroperasinya Sisminbakum, ribuan perusahaan berhasil disahkan badan hukumnya dan ini meningkatkan nilai output barang dan jasa yang dari sektor industri dan pertambangan saja, sebanyak RP 985 triliun rupiah, dan menyerap tenaga kerja lebih dari 4,6 juta berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008.

“Jangan suatu kebijakan Pemerintah yang tepat dan berdampak besar pada pemulihan ekonomi, justru dituduh sebagai korupsi. Rakyat juga ingin mengerti latar belakang kebijakan masalah ini, agar dapat menilai betapa naif pikiran para penyidik di kejaksaan agung,” tandasnya.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
4 orang Penerjemah fasih berbahasa mandarin & 2 orang Sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…