Jumat, 30 Juli 2010 13:01 WIB Wonogiri Share :

Realisasi belanja minim, 6 SKPD disorot

Wonogiri (Espos)--Sebanyak enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi sorotan dalam evaluasi Gubernur Jateng terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009, lantaran ada rencana belanja yang realisasinya minim.

Keenam SKPD tersebut, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, dan Sekretariat Daerah (Setda), dinilai belum memiliki perencanaan belanja yang benar dan kurang dalam melakukan monitoring.

Hal tersebut terungkap dalam rapat badan anggaran membahas hasil evaluasi Gubernur Jateng terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 yang digelar di ruang rapat paripurina Gedung DPRD Wonogiri, Jumat (30/7).

Ditemui seusai rapat, salah satu anggota Komisi C DPRD, Sardi mengatakan, evaluasi Gubernur ini mestinya menjadi catatan bagi SKPD terkait agar meningkatkan kinerja, membuat perencanaan yang lebih matang dalam setiap program kegiatan.

“Sangat disayangkan jika anggaran yang sudah ditetapkan realisasinya minim. Berarti kan realisasi pekerjaannya juga kurang dan perencanaannya kurang matang. SKPD harus lebih serius menangani programnya agar tidak ada dana yang tidak terpakai,” katanya.

shs

lowongan pekerjaan
Marketing dan Surveyor, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…