SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Komisi I menyayangkan pertemuan membahas alokasi dana desa (ADD) antara eksekutif, legislatif dan fasilitator yang menurut rencana digelar pada Jumat (30/7) dibatalkan secara sepihak dengan alasan tak logis.
Keprihatinan itu disampaikan sejumlah anggota komisi I usai mendapat konfirmasi dari Bagian Pemerintah Desa (BPD). Dalam konfirmasi dari BPD, rencana pertemuan untuk membahas persoalan ADD yang digelar dibatalkan lantaran eksekutif masih sibuk.
Anggota Komisi I, Agus Sumantri mengatakan, Kamis (29/7) sore dirinya mendapat telepon dari Kepala Bagian (Kabag) BPD, RM Suseno. “Saya memang mendapat telepon dari Pak Seno pada Kamis sore. Isinya mengenai pembatalan rencana pertemuan membahas ADD hari ini. Alasan pembatalan itu karena eksekutif sibuk sehingga tidak punya waktu,” ujarnya ketika dijumpai, Jumat.
Alasan sibuk yang dipakai eksekutif, lanjut Agus, tidak bisa dia terima. Pasalnya, kesibukan eksekutif ternyata untuk mengurus persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus nanti. Agus menambahkan, saat didesak untuk menggelar pertemuan sebelum puasa BPD tetap tak bisa menyanggupi.
“Hitungan kami sekarang ini kan sudah Juli. Lebaran berarti September. Nah, kalau pembahasan ADD baru dilakukan pada Oktober, kapan lantas masalah pencairan ADD bisa clear. Kekhawatiran kami, ADD ternyata tak bisa dicairkan pada tahun ini melainkan baru tahun depan,” ujarnya.
Sikap eksekutif sekarang ini, lanjut Agus, sangat dia sayangkan. Pasalnya, komisi I menilai eksekutif memang tidak ada niat untuk menyelesaikan persoalan ADD. “Kalau kami melihat alur perjalanan pencairan ADD, kami menilai memang eksekutif tak punya niat melancarkannya. Harusnya kalau eksekutif sadar masalah ADD, masalah ini dijadikan prioritas dan bukan ritual HUT RI,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD, Nurdin. Dia mengatakan, masalah ADD memang harus segera dicari penyelesaiannya. “Kami melihat masalah ADD ini bukan semata-mata kesalahan desa melainkan kelemahan eksekutif. Dalam hal ini kami menilai eksekutif sangat lemah dalam membuat prioritas pelaksanaan anggaran serta surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran,” tandasnya.
aps