SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta—Sejumlah tujuan Millennium Development Goals (MDGs) rawan terpenuhi secara global. Tujuan MDGs yang rawan terpenuhi tersebut adalah MDGs poin 4 tentang menurunkan kematian anak, 5 tentang meningkatkan kesehatan ibu, serta poin 6 terkait memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
“Secara internasional tujuan MDGs untuk poin-poin tersebut rawan tercapai. Misalnya untuk HIV/AIDS, secara global, tingkat penyebarannya susah ditebak. Hal ini juga ada kaitannya dengan poin MDGs ke-8 yakni kemitraan global. Sejumlah negara maju, sempat akan menarik komitmennya dalam memenuhi MDGs poin 8, lantaran krisis global,” ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) MDGs DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf, di Jakarta, Kamis (29/7).
Kendati demikian, DPR RI, jelas Nurhayati, tak patah arang dalam mewujudkan komitmennya memenuhi MDGs pada 2015. Menurut dia, komitmen parlemen dalam memenuhi target MDGs sangat tinggi. Parlemen bahkan terus mendorong seluruh upaya pemerintah dalam mewujudkan target MDGs.
Bahkan, atas tingginya komitmen parlemen tersebut, organisasi yang menaungi keberadaan parlemen negara-negara di dunia, Inter-Parliamentary Unnion (IPU) memilih Indonesia sebagai satu dari tujuh negara di dunia sebagai daerah riset pencapaian MDGs. Selama tiga hari mulai Rabu (28/7) hingga Jumat (30/7), IPU melakukan riset ke Indonesia terkait komitmen parlemen dalam pencapaian MDGs.
“Indonesia adalah satu dari tujuh negara di dunia yang terpilih untuk riset tersebut. Dua negara dari Asia, yakni India dan Indonesia; sisanya berasal dari Afrika dan Eropa,” jelas Nurhayati yang juga menjadi First Vice-President of Coordinating Committee of the Meeting of Women and Peace of IPU itu.
Nurhayati mengatakan riset IPU akan dilakukan khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi parlemen. “Melalui fungsi konstitusionalnya, DPR memiliki hak monitoring, budgeting (penganggaran) dan legislatif (perundangan). Melalui fungsi inilah nanti IPU akan mengumpulkan data terkait pencapaian MDGs di Indonesia,” kata dia di DPR.
Menurut rencana, saat berada di Indonesia, IPU melalui IPU Development Officer, Elisabette Azevedo bakal menemui dan berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI, Ir Taufik Kurniawan; anggota DPR dari Komisi VIII, IX, X, Badan Anggaran, dan Panja MDGs. IPU bahkan juga akan berdiskusi dengan staf pendukung DPR RI seperti staf ahli, staf komisi, peneliti, hingga legal drafter yang ada. “Rencananya IPU juga akan bertemu dengan unsur pemerintah seperti Kemenko Kesra, Bappenas, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, hingga Kementerian Kesehatan,” beber Nurhayati yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.
tya/*