Rabu, 28 Juli 2010 15:59 WIB News Share :

SBY kumpulkan Wantimpres minta masukan plus minus Pilkada langsung

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan semua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di kantor Presiden. Tujuannya, meminta masukan-masukan terkait masalah aktual, terutama soal pemilukada di berbagai daerah yang masih banyak menimbulkan banyak masalah.

“Saya berharap Dewan lebih banyak memberikan pandangan tentang masalah-masalah strategis, tentang misalnya jalannya pemerintahan di era desentralisasi dan otonomi daerah seperti apa yang bisa memastikan pemerintahan dapat dijalankan dengan lebih efektif,” kata SBY.

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka rapat dengan Wantimpres dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (28/7).

SBY meminta masukan tentang implementasi dari sistem politik, sistem hukum dan sistem ketatanegaraan pasca dilaksanakannya amandemen UUD 1945. SBY merasakan banyak keadaan ketatanegaraan bergeser ke arah positif. “Tapi dirasakan juga di sana sini ada ekses, oleh karena itu bagaimana kita mengatasi, memperbaiki mencegah ekses yang tidak semestinya terjadi,” kata SBY.

Akhir-akhir ini,  imbuh SBY, telah dibicarakan tentang plus dan minus dari pemilihan yang bersifat langsung, baik itu pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Pilihan yang terbaik adalah dipilih secara langsung karena konstituen itu akan lebih dekat mengenal calon dan kemudian siapapun yang terpilih berarti mendapatkan mandat terbesar dari rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya,” papar SBY.

Dalam prakteknya, lanjut SBY, memang banyak ekses. Kadang-kadang praktek politik uang yang tidak semestinya terjadi, ongkos politik yang begitu mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas sering terjadi.

“Oleh karena itu sebagaimana yang saya sampaikan di Cipanas beberapa saat yang lalu tidak perlu kita ubah dari pilihan pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung. Tapi kita memang harus mengatasi ekses mencegahnya semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan masalah masalah baru yang tidak semestinya terjadi,” tutup SBY.

Rapat ini adalah untuk persiapan rapat kerja presiden, para menteri dan seluruh kepala daerah yang berlangsung di Istana Bogor 5-6 Agustus nanti.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….