SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Salatiga (Espos)–Komisi I DPRD Kota Salatiga mewacanakan untuk memangkas anggaran dari APBD untuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Alasannya, dana yang diperoleh RSBI dari dana APBD Pusat dan Provinsi serta sumbangan pengembangan institusi (SPI) dianggap sudah sangat besar.
Alasan lainnya, adalah karena pertanggung jawaban penggunaan dana yang nominalnya cukup besar di RSBI selama ini dianggap tak jelas.
Dua sekolah di Salatiga yang masuk kategori RSBI, yakni SMAN 1 dan SMKN 2, masing-masing mendapat kucuran dana dari APBD senilai kurang lebih Rp 1,3 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari dana APBD yang diterima sekolah lain yang masuk kategori mandiri (standar nasional), yakni hanya sepertujuh dari dana yang diterima RSBI. Belum lagi ditambah anggaran dekonsentrasi dari pusat untuk RSBI senilai Rp 300 juta, APBD Provinsi hampir Rp 1 miliar dan SPI dari orangtua siswa.
Anggota Komisi I, Bambang Soedowo mengungkapkan wacana pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk memberikan kesempatan sekolah lain yang masih di bawah RSBI untuk maju. Yakni dengan cara mengalihkan sebagian anggaran yang awalnya untuk RSBI ke sekolah lain khususnya di wilayah pinggiran. “Agar ada pemerataan,” ungkapnya, Selasa (27/8).
Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Salatiga, Drs Zaenuri MPd mengakui adanya mekanisme penyusunan rencana kebutuhan anggaran sekolah (RKAS) yang tak benar di RSBI. Seharusnya dalam menyusun RKAS, RSBI harus meminta persetujuan Disdikpora terlebih dahulu sebelum dijadikan KAS dan disampaikan di komite sekolah.
Namun yang terjadi selama ini sebaliknya, RKAS disampaikan kepada pihak komite sekolah lebih dulu meski mendapat persetujuan Kepala Disdikpora. KAS ini yang dijadikan dasar pihak sekolah untuk menentukan besarnya nilai SPI.
“Namun tahun ini mulai diubah,” ungkap Zaenuri.
kha