SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Itulah bunyi rekomendasi C.3.b yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang berlangsung 25-28 Juli 2010. Rekomendasi yang terdiri dari 6 poin itu dibacakan di depan Wakil Presiden Boediono dalam penutupan Munas MUI di Twin Plaza Hotel, Jl Gatot Subroto, Jakarta Barat, Rabu (28/7).
“Peran perempuan di Indonesia sangat strategis dalam aspek kehidupan, termasuk pemberantasan korupsi. Karena itu MUI mengimbau agar semua pihak untuk meningkatkan dukungan terhadap perempuan dalam pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya,” kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad saat membacakan rekomendasi itu.
MUI menyoroti secara khusus partisipasi perempuan dalam pembangunan. Bunyi rekomendasi C lainnya antara lain, mendesak pemerintah agar memfasilitasi kegiatan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. MUI juga mendorong semua pihak melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), human trafficking, serta berbagai eksploitasi lainnya.
Terkait dengan maraknya korupsi, menurut Amrullah, akhir-akhir ini ada kecenderungan ketidaktaatan masyarakat dan oknum penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Hal itu terjadi akibat sistem hukum yang tidak berpihak kepada nilai-niali agama, lemahnya supremasi hukum, serta tidak adanya aparat penegak hukum yang bisa dijadikan teladan.
Hal itu tertuang dalam rekomendasi MUI huruf A bidang hukum dan perundang-undangan. MUI mendesak pemerintah dan DPR agar dalam proses penyusunan undang-undang mengacu pada nilai-nilai agama.
“MUI juga meminta masyarakat untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan serta melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum,” tutur Amrullah.
dtc/tya