SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Semua tahu listrik penting. Listrik juga tentang keadilan. Tidak adil rasanya jika sebagian rakyat tidak mudah mendapatkan listrik,” kata Presiden saat mendeklarasikan program Indonesia Bebas Pemadaman Listrik Bergilir di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Selasa (27/7).
Presiden menjelaskan bahwa sejak era presiden pertama Indonesia hingga 2005 lalu, jumlah listrik sama padahal terjadi peningkatan permintaan. Oleh karena itu, kata Kepala Negara, pemerintah mencanangkan program 10 ribu megawatt tahap pertama dan kedua sehingga peningkatan permintaan listrik dapat dipenuhi.
“Saya harap pimpinan PLN, Menko Perekonomian, Menteri ESDM dan gubernur sungguh menyukseskan pembangunan program 10 ribu megawatt itu,” katanya.
Namun, tambah Presiden, hal itu memerlukan waktu sehingga sebelum itu tercapai PLN mencoba mengatasi darurat listrik dengan berbagai cara, antara lain adalah perbaikan alat-alat.
Pada kesempatan itu Dirut PLN Dahlan Iskan menjelaskan, NTB dipilih menjadi tuan rumah acara itu karena sistem kelistrikan di Nusa Tenggara Barat khususnya Sistem Lombok merupakan daerah terakhir yang dituntaskan PLN untuk bebas pemadaman bergilir sesuai Peta Bebas Pemadaman Bergilir per 30 Juni 2010.
Dahlan memaparkan, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mewujudkan tekad sehingga pada tanggal 30 Juni 2010 seluruh Indonesia bebas dari pemadaman bergilir. Namun, Dahlan menegaskan bahwa berakhirnya pemadaman bergilir setelah 30 Juni 2010 itu bukan berarti tidak ada pemadaman listrik yang bersifat insidental.
Menurut dia, terkadang ada pohon tumbang yang mengharuskan pemadaman listrik saat perbaikan jaringan yang rusak akibat insiden itu. “Ada juga karena trafo yang kena petir dan penangkal-penangkal petir itu banyak yang dicuri orang. Di Pulau Jawa sekitar 30 persen penangkal petir dicuri orang,” ujarnya.
ant/rif