SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Mojosongo (Espos)–Pemerintah Desa Mojosongo menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Boyolali terkait kelanjutan penanganan Pasar Buah Mojosongo yang hampir lima tahun mangkrak.
Hal itu diutarakan, Kepala Desa Mojosongo, Suparso kepada Espos, Selasa (27/7). Dia menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan penyelesaian yang jelas mengenai kelanjutan pengelolaan pasar buah yang dibangun di atas tanah khas Desa Mojosongo seluas kurang lebih 2.500 meter persegi tersebut.
“Semuanya masih dalam pembicaraan. Kemarin, Senin (26/7), kami bertemu dengan pemerintah kabupaten bagian pemerintah desa, bagian hukum dan HAM, serta dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar) untuk mencari solusinya,” beber Suparso.
Dari pertemuan tersebut, lanjut Suparso, bahwa penyelesaian mangkraknya Pasar Buah Mojosongo juga berkaitan dengan penataan wilayah di desa tersebut. Pasalnya, tak sedikit lembaga, instasi, atau kantor dinas pemerintah kabupaten yang saat ini mempergunakan tanah khas milik Desa Mojosongo.
“Dengan demikian, pihak desa meminta Pemkab untuk mengadakan penataan yang sedemikian rupa terhadap desa yang menjadi wajah dari Kabupaten Boyolali ini,” imbuh dia.
Dan khusus untuk Pasar Buah Mojosongo yang mangkrak itu, lanjut Suparso, fungsi dan pengelolaannya diserahkan pada Disperindagsar. Jadi keputusan untuk difungsikan atau tidaknya kembali pasar buah yang memiliki sekitar 30 los dan empat kios itu bukan wewenang dari pihak Pemdes. Lebih lanjut Suparso menjelaskan, Pasar Buah Mojosongo merupakan pasar yang dikelola Disperindagkop yang sekarang menjadi Diperindagsar.
Menurut kontrak perjanjian dari Disperindagsar kepada Pemdes Mojosongo, tanah khas milik Desa Mojosongo untuk membangun pasar itu luasnya sekitar 5.000 meter persegi, namun yang terpakai hanya sekitar setengahnya.
“Pada intinya masyarakat di Desa Mojosongo ingin adanya penataan dan pengembangan pembangunan infrasturktur yang memadai di kawasan Desa Mojosongo. Karena meskipun di desa ini banya berdiri kantor dinas atau instansi, namun kondisi pembangunan di desanya sendiri masih jauh tertinggal,” pungkasnya.
hkt