SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Sejumlah aparatur desa di Kabupaten Boyolali masih lemah dalam kemampuannya untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan Pattiro Surakarta terhadap empat desa di Boyolali selama bulan Maret hingga April 2010.
“Selain itu, ada beberapa catatan kritis hasil monitoring yakni keterlambatan pencairan dari Pemkab ke pemerintah desa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan di desa,” ujar Koordinator Progra, Pattiro Boyolali Siti Ulfah dalam paparan hasil riset di ruang Garuda Setda Boyolali, Selasa (27/7).
Ditambahkannya, empat desa yang menjadi sasaran riset ADD yakni Desa Sempulur, Karanggede; Desa Candigatak dan Sukabumi, Cepogo dan Desa Selondoko, Ampel. Selain itu, imbuh Siti, pemerintah desa tidak mengetahui besaran jumlah nominal yang akan diterima pada anggaran yang akan datang. “Akibatnya saat pelaksanaan Musyawarah Membangun Desa (Musrenbangdes), pemerintah desa tidak bisa merencanakan penggunaan ADD dengan maksimal,” papar dia.
Siti menjelaskan adanya tren alokasi yang semakin turun dari tahun ke tahun juga mengakibatkan pemberian otonomi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa berjalan lambat. “Dengan kondisi itu, pemerintah desa tak bisa mengalokasikan ADD sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” imbuhnya.
Dengan kondisi itu, jelas Siti, Pattiro merekomendasikan agar pemerintah desa bisa memperoleh gambaran terkait besaran jumlah ADD yang akan diterima dari Pemkab Boyolali. Selain itu, perlu optimalisasi fasilitator ADD di tingkat kecamatan dalam memberikan support ke pemerintahan desa terkait persoalan administrasi.
fid