SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Sejumlah akademisi Insitut Pertanian Bogor (IPB) menilai ledakan hama wereng cokelat yang telah mengakibatkan ratusan hektare (ha) tanaman padi gagal panen di Klaten merupakan masalah sosial.
Dosen Fakultas Pertanian IPB, Ir Hermanu Triwidodo saat ditemui Espos , Sabtu (24/7), menegaskan bahwa tidak ada perbedaan jenis hama wereng yang mewabah di Klaten dengan daerah lainnya. Menurutnya, semua jenis hama wereng mempunyai kemampuan yang sama sebagai pengganggu tanaman. Akan tetapi, lanjut Hermanu, perilaku petani asal Klaten sendirilah yang membuat hama wereng sulit dimusnahkan.
“Ini adalah masalah sosial. Perilaku petani yang keliru menerapkan pola tanam serta terlalu banyaknya menggunakan bahan kimia untuk membasmi hama justru membuat wereng sulit dikendalikan,” ujar Hermanu seusai acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) penanganan wereng dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten di ruang B-1 Setda setempat.
Lebih lanjut, Hermanu mengaku siap mengawal upaya petani di Klaten memerangi hama wereng cokelat. Dia mengatakan, wabah hama wereng cokelat akan bisa diatasi asalkan para petani bersedia diajak kerja sama dengan baik. Selain meninggalkan pola tanam padi-padi-padi, kata Hermanu, petani juga menghentikan penggunaan pupuk kimia. Dia menilai, penggunaan pupuk kimia justru semakin memusnahkan predator hama yang selama ini banyak menguntungkan petani.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB, Ir Anas M Fauzi. Menurutnya, munculnya serangan wereng cokelat dipengaruhi oleh lamanya musim hujan kali ini. Di sisi lain, para petani enggan beralih menanam palawija serta menggunakan pestisida yang berlebih. Anas menjelaskan, MoU itu berisi upaya kerja sama antara IPB dengan Pemkab Klaten dalam mengembalikan produktivitas hasil pertanian di Klaten yang sempat turun dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Klaten, Indarwanto berharap kerja sama dengan IPB tersebut bisa mengembalikan kejayaan Klaten sebagai lumbung padi di Jawa Tengah. Menurutnya, banyaknya luas lahan pertanian di Klaten yang mengalami gagal panen mengakibatkan merosotnya jumlah pendapatan daerah. “75% Pajak yang masuk ke kas Pemkab Klaten berasal dari masyarakat desa. Kalau mereka gagal panen, otomatis pendapatan daerah juga menurun,” urai Indarwanto.
mkd